Menkeu Sri Mulyani Indrawati Menilai Jika Masyarakat Indonesia Ingin Mendapat Pelayanan Pendidikan Tinggi Gratis Seperti Negara Nordik Maka Pajaknya Mengikuti

Yogyakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespon pandangan masyarakat yang membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara-negara Nordik. Menurutnya, jika masyarakat Indonesia ingin mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi gratis seperti di negara-negara Nordik, maka pajak di Indonesia juga harus mengikuti pola yang diterapkan di sana.

"Saya sering mendengar orang berkata, 'Mbok ya kayak negara Nordik itu, semua serba gratis sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguruan tinggi, tidak perlu bayar apa-apa'. Memang anak itu tidak bayar, tapi yang bayar adalah orang tuanya, dengan pajak yang mencapai 65-70 persen dari pendapatan mereka," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Penjelasan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sistem pendidikan gratis di negara-negara Nordik didukung oleh sistem pajak yang tinggi. Pajak yang tinggi memungkinkan pemerintah negara-negara tersebut untuk menyediakan layanan publik berkualitas tinggi, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai program yang mendukung akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan, termasuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang membantu jutaan siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan peningkatan pendapatan negara, diharapkan alokasi untuk sektor pendidikan dan layanan publik lainnya dapat ditingkatkan secara bertahap.

Upaya ini sekaligus membantah opini negatif yang menyatakan bahwa pemerintah tidak serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani terus berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam jangka panjang, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien sehingga dapat mendukung pembangunan nasional termasuk di sektor pendidikan. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan merata.

Pernyataan Menkeu Sri Mulyani ini menegaskan bahwa untuk mencapai pendidikan tinggi gratis seperti di negara-negara Nordik, diperlukan kontribusi pajak yang lebih besar dari masyarakat. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai program yang ada saat ini.