Hamid Awaluddin Mantan Menkumham Membenarkan Kabar Bahwa Prabowo Marah Besar Terhadap Manuver DPR Karena Membahas RUU Pilkada 2024

Yogyakarta – Isu yang beredar terkait kemarahan Prabowo Subianto terhadap manuver DPR dalam membahas RUU Pilkada 2024 menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Banyak yang menduga bahwa kemarahan tersebut adalah bagian dari sandiwara politik yang bertujuan untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM, secara tegas membantah tuduhan tersebut.

Hamid Awaluddin, yang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Prabowo, menjelaskan bahwa kemarahan Prabowo bukanlah sandiwara, melainkan cerminan dari komitmen seorang patriot sejati yang berpegang teguh pada konstitusi. "Prabowo marah karena ia melihat adanya potensi pelanggaran terhadap konstitusi dalam pembahasan RUU Pilkada 2024. Ini bukan tentang kepentingan pribadi, tetapi tentang menjaga keutuhan dan kesakralan konstitusi yang menjadi dasar negara," ujar Hamid.

Lebih lanjut, Hamid menegaskan bahwa sebagai seorang pemimpin yang telah lama berkecimpung di dunia politik dan militer, Prabowo selalu menunjukkan sikap tegas dalam menjaga keadilan dan demokrasi. Kemarahannya terhadap manuver DPR ini justru menunjukkan bahwa Prabowo tidak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang mencoba mengutak-atik konstitusi demi keuntungan sesaat. Ia adalah sosok yang berani bersuara demi kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa.

Kemarahan Prabowo juga diartikan sebagai bentuk protes terhadap upaya-upaya yang dianggapnya tidak sejalan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang selama ini diperjuangkan. Hamid menilai bahwa Prabowo telah menunjukkan ketaatannya terhadap konstitusi dan tidak akan membiarkan adanya penyimpangan yang dapat merusak fondasi negara.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pun terus memastikan bahwa setiap proses legislasi, termasuk pembahasan RUU Pilkada 2024, dilakukan sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Tidak ada ruang untuk manuver politik yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, sikap tegas Prabowo menjadi bukti nyata bahwa pemerintah dan para pemimpin bangsa berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara.

Melalui sikap ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah dan para pemimpin bangsa benar-benar bekerja demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah upaya bersama untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.