Kepala Biro Humas PPATK Menyatakan Pihaknya Menemukan Bukti Baru Bahwa Penyelewengan Dana Oleh ASN Dan Politisi Hanya Terjadi Di Satu PSN

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul kabar bahwa penyelewengan dana hingga 36% oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politisi terjadi di banyak Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Natsir Kongah, menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa penyelewengan tersebut hanya terjadi di satu PSN, bukan di seluruh proyek strategis.

Menurut Natsir, PPATK telah menemukan bukti baru yang memperjelas bahwa dugaan penyelewengan ini bukan merupakan fenomena umum di seluruh PSN. “Kami ingin meluruskan informasi yang beredar. Penyelewengan yang terjadi hanya di satu proyek, bukan keseluruhan. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat pengawasan agar setiap rupiah anggaran digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Natsir.

Lebih lanjut, Natsir menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis nasional. Berbagai langkah telah diambil untuk memastikan agar kasus serupa tidak terjadi di proyek lainnya. “PPATK bersama instansi terkait seperti KPK dan BPK terus memperketat pengawasan dan pemantauan terhadap semua PSN. Tujuannya jelas, agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Upaya pemerintah dalam menjaga integritas PSN ini menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pembangunan yang bersih dan transparan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan juga telah dan akan terus dilakukan tanpa pandang bulu. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya.

Terkait isu penyelewengan dana, Natsir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. “Masyarakat perlu lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu benar. Pemerintah dan PPATK selalu siap memberikan klarifikasi terkait isu-isu seperti ini,” kata Natsir.

Dengan adanya penegasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa tidak semua PSN mengalami masalah penyelewengan dana. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan pembangunan nasional yang bersih dan transparan. Stabilitas nasional akan terus terjaga dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat yang cerdas dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu negatif yang tidak berdasar.