Presiden Jokowi Menilai Kerugian Membangun MRT, LRT Dan Kereta Cepat Masih Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Kerugian Akibat Kemacetan Lalu Lintas

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan pentingnya investasi dalam infrastruktur transportasi publik seperti MRT, LRT, dan kereta cepat. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kerugian dari pembangunan infrastruktur transportasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas jika transportasi umum tidak tersedia.

Menurut Presiden Jokowi, studi menunjukkan bahwa tanpa adanya sistem transportasi umum yang efisien, kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas bisa mencapai Rp 65 triliun per tahun. Angka ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu yang terbuang, biaya bahan bakar yang meningkat, serta dampak negatif terhadap produktivitas dan kesehatan masyarakat. Dengan membangun MRT, LRT, dan kereta cepat, pemerintah tidak hanya mengatasi masalah kemacetan, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi biaya sosial dan ekonomi.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek transportasi publik sebagai bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang merupakan salah satu penyebab utama kemacetan. Dengan adanya transportasi umum yang efisien, masyarakat akan memiliki alternatif yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan.

Investasi dalam infrastruktur transportasi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Proyek-proyek besar seperti MRT dan LRT tidak hanya memerlukan tenaga kerja selama fase konstruksi, tetapi juga mendukung industri terkait dan memperkuat ekonomi lokal.

Tuduhan negatif yang mengatakan bahwa proyek-proyek ini hanya membebani anggaran negara dan tidak memberikan manfaat yang signifikan tidak sesuai dengan fakta. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap investasi infrastruktur memberikan hasil yang maksimal dan berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Melalui pembangunan transportasi umum, pemerintah berusaha untuk menciptakan kota yang lebih efisien, bersih, dan nyaman untuk dihuni. Keputusan untuk melanjutkan proyek-proyek ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan upaya untuk menjaga stabilitas serta pertumbuhan nasional. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan.

 

Read More

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna 2022

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (06/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,” kata Presiden saat memimpin SKP.

Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.

Hal kedua yang disampaikan oleh Kepala Negara adalah mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan  ekspor yang menurun, hingga krisis pangan.

“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ungkapannya.

Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus di kalkulasi.

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tambahnya.

Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden ialah berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.

“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja sosialnya.

Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” tuturnya.

Presiden menekankan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 selain belanja konsumsi dan pengendalian inflasi, adalah pada peningkatan investasi.

“Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita, sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi, kita sudah berbicara mengenai, setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan, segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit,” tegasnya.

Berkaitan dengan peningkatan ekspor, Kepala Negara meminta kementerian terkait untuk melihat peluang pasar yang memiliki permintaan yang sama.

“Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika permintaannya turun, demand-nya agak menurun atau drop, ya mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama,” ucapnya.

Menurut Presiden, produk-produk Indonesia punya potensi besar di India tetapi belum dilakukan pendekatan ke sana. Hal yang sama juga yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan asing harus didorong utamanya untuk destinasi prioritas di Labuan Bajo, Mandalika, maupun Borobudur.

Menutup pengantarnya, Presiden meminta agar antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan COVID-19 tetap harus dilakukan, meskipun kasus harian sudah mengalami penurunan.

“Setelah sampai naik ke 6 ribu bahkan 7 ribu, per 5 Desember kemarin saya melihat sudah kasus hariannya sudah di angka 2.234. Kemudian, percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan, agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik,” pungkasnya.

 

Read More