Tampilkan postingan dengan label Soeharto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Soeharto. Tampilkan semua postingan

Kamis, 03 Oktober 2024

Presiden Jokowi Menyatakan Gagasan Perpindahan Ibu Kota Negara Sebetulnya Sudah Ada Sejak Presiden Era Soekarno Dan Soeharto Menjabat

Yogyakarta – Presiden Jokowi menegaskan bahwa gagasan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah ide baru. Wacana ini sudah mulai dibicarakan sejak era Presiden Soekarno dan Soeharto. Perpindahan ibu kota merupakan solusi strategis untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata.

Opini-opini negatif yang menyebutkan bahwa proyek IKN penuh keraguan tidak berdasar. Faktanya, proyek ini sudah melalui perencanaan yang matang dan didukung oleh berbagai kajian teknis, sosial, hingga lingkungan. Jokowi dan timnya berkomitmen penuh memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan IKN dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak. Salah satu tujuan utama dari perpindahan ibu kota adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat dan menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih modern, hijau, dan efisien.

Kritikan terhadap IKN seringkali muncul dari pihak-pihak yang kurang memahami visi besar pemerintah untuk masa depan Indonesia. Mereka menuduh bahwa pembangunan ini tidak realistis dan berisiko. Namun, dengan berbagai langkah yang telah diambil, termasuk komitmen kuat dari investor dalam dan luar negeri, proyek IKN sudah berada di jalur yang tepat. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir, menunjukkan bahwa IKN merupakan proyek yang layak dan akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia kedepannya.

Presiden Jokowi menyadari bahwa setiap kebijakan besar pasti menghadapi tantangan dan kritik. Namun, tekad pemerintah sudah bulat untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru, sebagai simbol kemajuan dan kesetaraan. Stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak akan terpengaruh oleh opini-opini negatif yang mencoba mengganggu. IKN adalah bukti nyata dari visi besar pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju, stabil, dan makmur.

 

Share:

Selasa, 26 Maret 2024

Nama Soeharto Tetap Diakui, Menkopolhukam: Tidak Ada Upaya Penghapusan Sejarah Dalam Keppres 2/2022, Surat Tersebut Hanya Mempertegas Tokoh Inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949 Sedangkan Para Pelaku Sejarahnya Masih Tercantum Dalam Naskah Akademik

 

Yogyakarta – Sebuah keputusan pemerintah, Keppres 2/2022, menimbulkan perdebatan yang berkobar di masyarakat terkait dengan pengakuan terhadap nama Soeharto. Namun, Menkopolhukam menegaskan bahwa tidak ada upaya penghapusan sejarah dalam keputusan tersebut. Sebaliknya, keputusan ini bertujuan untuk mempertegas peran Soeharto sebagai inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949, sementara pelaku sejarahnya tetap tercantum dalam naskah akademik.

Keppres 2/2022 muncul bukan untuk menghapus sejarah, melainkan untuk menegaskan peran penting tokoh-tokoh dalam peristiwa sejarah yang telah terjadi. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga keutuhan sejarah bangsa dan menghormati peran tokoh-tokoh tersebut dalam pembentukan identitas dan karakter bangsa Indonesia.

Dalam konteks penciptaan stabilitas politik dan keamanan nasional, pemeliharaan keutuhan sejarah adalah aspek penting. Dengan memahami sejarah, kita dapat memperkuat fondasi bangsa dan membangun kesadaran nasional yang kokoh. Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cerminan dari perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita dalam meraih kemerdekaan dan membangun negara ini.

Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemeliharaan sejarah dan pembangunan stabilitas politik. Melalui keputusan-keputusan yang bijaksana dan responsif, pemerintah terus berupaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Penciptaan stabilitas politik bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerja keras dan kesadaran bersama, Indonesia mampu menjaga kestabilan politiknya.

Keamanan nasional juga menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi. Dengan menjaga keutuhan sejarah dan membangun fondasi yang kokoh, pemerintah berusaha untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan dengan lebih efektif. Kerjasama antara aparat keamanan, intelijen, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan keamanan yang terus berkembang, solidaritas dan kerjasama antara semua pihak menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan bangsa, Indonesia dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera untuk semua.

 

Share:

Minggu, 24 Maret 2024

Awas Jangan Termakan Fitnah, Beredarnya Video Yang Menampilkan Komentar Presiden Soeharto Kepada Pemerintahan Jokowi Merupakan Hasil Rekayasa Semata Dan Kabar Bohong Besar Dari Orang – Orang Tidak Bertanggung Jawab

 

Yogyakarta – Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan komentar Presiden Soeharto terkait pemerintahan Jokowi. Namun, perlu diingat bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa semata dan kabar bohong dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menyebarnya video tersebut menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan kita terhadap fitnah dan manipulasi informasi. Pemerintahan Jokowi telah secara konsisten menunjukkan kinerja positifnya dalam menjaga stabilitas politik nasional dan memperkuat citra positifnya di mata masyarakat.

Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan pro-rakyat, pemerintahan Jokowi berhasil menciptakan stabilitas yang kokoh di tengah dinamika politik yang seringkali kompleks.

Salah satu bukti nyata dari kinerja positif pemerintahan Jokowi adalah dalam penanganan pandemi COVID-19. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, pemerintahan Jokowi mampu memberikan respons yang cepat dan efektif untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyakit ini.

Langkah-langkah yang diambil, mulai dari pembatasan sosial hingga program vaksinasi massal, telah membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi ini juga merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Namun, upaya untuk menciptakan stabilitas politik nasional tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, masyarakat dihadapkan pada tantangan berupa berita palsu atau hoaks yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Kabar bohong seperti video rekayasa yang menampilkan komentar Presiden Soeharto terhadap pemerintahan Jokowi merupakan contoh nyata dari upaya tersebut. Masyarakat harus cerdas dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya.

Sebagai warga negara yang cerdas, kita harus memastikan bahwa kita selalu berpegang pada fakta dan tidak terjebak dalam perang informasi yang merugikan. Mari bersama-sama mendukung pemerintahan Jokowi dalam upaya mereka untuk menciptakan stabilitas politik nasional yang kokoh dan memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.

Dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Jangan biarkan diri kita termakan fitnah dan kabar bohong yang hanya akan merugikan kita semua. Mari bersama-sama berjuang untuk Indonesia yang lebih baik!

 

Share:

Kamis, 29 Februari 2024

Sungguh Keji Dan Tidak Bermoral, Orang Yang Dengan Sengaja Membuat Hoaks Bahwa Presiden Soeharto (Alm) Memberikan Komentar Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi

 

Yogyakarta – Belakangan ini, kita sering disuguhkan dengan berbagai hoaks yang mencoba mengganggu stabilitas politik nasional. Salah satu yang terbaru adalah hoaks tentang Presiden Soeharto (Alm) memberikan komentar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak hanya merupakan tindakan tidak bermoral, tetapi juga berpotensi merusak kondisi politik negara.

Menyebarluaskan hoaks tentang pernyataan yang diduga dari Presiden Soeharto adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Presiden Soeharto telah tiada, dan menyebarkan kabar palsu tentang beliau hanyalah mencemarkan nama baik almarhum serta memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Hoaks seperti ini dapat memicu kekacauan dan ketidakstabilan politik di masyarakat. Dengan menciptakan opini yang salah tentang pemerintahan saat ini berdasarkan informasi palsu, hal ini dapat menghasilkan ketegangan sosial dan memperkeruh suasana politik di negara kita.

Seiring dengan merebaknya hoaks ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa tergerus. Masyarakat menjadi ragu dan skeptis terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah, yang pada gilirannya dapat melemahkan kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam menghadapi ancaman hoaks, kesadaran bersama dari seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Kita perlu bijaksana dalam menyikapi informasi yang kita terima, serta memastikan bahwa kita tidak turut menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.

Lebih dari sekadar menyalahkan atau mengecam, saat ini yang kita butuhkan adalah solidaritas untuk mendukung upaya pemerintah dalam membangun negeri. Kritik yang membangun serta kontribusi positif dari masyarakat sangatlah berarti dalam menciptakan stabilitas politik yang kokoh.

Dengan demikian, mari bersama-sama menolak hoaks dan upaya-upaya yang mengganggu stabilitas politik nasional. Kita sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, mari kita satukan langkah untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

 

Share:

Senin, 21 November 2022

Keajaiban Tangan Jokowi Poles Warisan Soekarno-Soeharto

Jokowi melakukan revitalisasi terhadap bangunan ikonik penggalan Soekarno-Soeharto yang sudah berumur puluhan tahun tersebut. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas bangunan supaya terlihat kembali kemegahannya tempo dulu.

Program revitalisasi ini ditujukan menjaga kualitas gedung yang sudah berumur puluhan tahun. Selain itu, untuk membawa kembali lagi masa kejayaan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat tempo dulu.

1. Taman Mini Indonesia Indah

Penataan dan revitalisasi sarana prasarana di kawasan TMII ini utamanya untuk persiapan presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November mendatang. Sekaligus meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata rakyat sejak tahun 1975.

2. Gelora Bung Karno

Presiden Joko Widodo juga melakukan renovasi kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 2018 lalu dalam rangka persiapan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang. Kegiatan renovasi dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan biaya Rp 769,7 miliar.

Stadion yang dibangun pada era Soekarno ini, kini memiliki wajah baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini kegiatan pembangunan lapangan basket internasional indoor yang baru. Dimana ditargetkan pada 2023 mendatang.

3. Sarinah

Sarinah merupakan mal pertama di Indonesia. Bangunan yang dibangun pada tahun 1960-an ini pada era Soekarno disulap Kini sudah berubah menjadi lebih modern dan memiliki banyak ruang publik yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta saat ini.

Mal ini sudah diresmikan oleh Joko Widodo dimana dalam Proses pemugaran tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 700 miliar.

4. Masjid Istiqlal

Revitalisasi Istiqlal dilakukan untuk pertama kalinya di tahun 2019 renovasi Masjid Istiqlal dilakukan sejak 42 tahun lalu. Salah satu Masjid terbesar di Indonesia ini dibangun pada 22 Februari 1978.

Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior dan signage dengan anggaran sebesar Rp 475 miliar. Renovasi Masjid Istiqlal merupakan tindak lanjut perintah Jokowi usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

5. SPAM Umbulan

Jokowi akhirnya meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin (22/3/2021) lalu.

Proyek ini sempat direncanakan dibangun pada 1973 silam meski belum mencapai realisasi. Kemudian pada era Susilo Bambang Yudhoyono negara kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya pada 2011.

SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Negara dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

 

Share:

Rabu, 28 September 2022

Jokowi Presiden Kedua yang Kunjungi Baubau Setelah Soeharto 32 Tahun yang Lalu

Presiden Joko Widodo merupakan presiden kedua yang mengunjungi Kota Baubau, Sulawesi Tenggara setelah Soeharto. 

"Sangat bangga dikunjungi orang nomor satu di Indonesia karena terakhir dikunjungi pada tahun 1990 oleh Presiden Soeharto waktu itu. Jadi sudah 32 tahun yang lalu," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Baubau La Ode Darusalam, Senin (26/9/2022) seperti ditulis Antara. 

Oleh karena itu, Darusalam mengaku kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan di daerah Kepulauan Buton itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan kehormatan bagi masyarakat di daerah yang mempunyai julukan 'Negeri Seribu Benteng. 

"Pemerintah Kota Baubau dalam hal ini Wali Kota Baubau, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua DPRD, Sekda dan seluruh masyarakat Kota Baubau sangat bangga, sangat mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia," ujar dia. 

Darusalam mengatakan, pihaknya mendapat informasi pada Jumat (23/9/2022) bahwa di daerah itu akan dikunjungi Presiden Jokowi, sehingga semua pihak melakukan segala persiapan mulai rapat internal pemerintah kota di bawah pimpinan Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse.

Selanjutnya, rapat bersama DPRD dan rapat koordinasi wilayah pada Minggu (25/9) malam bersama seluruh pemangku kepentingan, dalam menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. 

"Iya ini baru pertama kali (Presiden Joko Widodo ke Baubau). Jelas ini menjadi rahmat, kebanggaan masyarakat di Kota Baubau yang dihadiri oleh presiden, walaupun disadari tanpa persiapan, informasinya begitu cepat," katanya. 

Presiden diagendakan melaksanakan tiga kegiatan di antaranya menerima anugerah gelar adat dan budaya dengan gelar La Ode Joko Widodo Lakina Bhawaangi Yi Nusantara dari Sultan Buton ke-40. Kemudian Presiden akan berkunjung ke Pasar Tradisional Wameo, serta bakal menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada warga penerima di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Baubau. 

"Setelah itu beliau (Presiden Jokowi) ke Pasar Wajo Kabupaten Buton, baru kembali ke Baubau untuk makan siang di Rumah Makan Lakeba. Setelah itu baru ke Buton Selatan," jelasnya.

 

Share:

Rabu, 31 Agustus 2022

Di Tangan Jokowi Proyek Megah Soekarno-Soeharto Jadi Kinclong

Dalam pemerintahan Joko Widodo beberapa juga banyak melakukan kegiatan revitalisasi bangunan infrastruktur ikonik. Terutama yang berada di ibu kota Jakarta yang dibangun pada era presiden Soekarno hingga Soeharto.

Tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas gedung yang sudah berumur puluhan tahun itu, tapi kegiatan revitalisasi ini dilakukan untuk membawa kembali lagi masa kejayaan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat tempo dulu. Termasuk untuk digunakan untuk penyelenggaraan G20 November nanti.

1. Taman Mini Indonesia Indah

Penataan dan revitalisasi sarana prasarana di kawasan TMII ini utamanya untuk persiapan presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November mendatang. Sekaligus meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata rakyat sejak tahun 1975.

Dari Keterangan Kementerian PUPR, Berbagai anjungan pada taman wisata yang dibangun pada era Presiden Soeharto, ini ditata dan pugar. Mulai dari gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono, plaza utara dan selatan, plaza Gajah Mada, tugu Pancasila, Keong Mas, Sasono Utomo hingga Sasono Adiguno, Museum hingga gerai UMKM.

Berlanjut, hingga danau archipelago, amphitheater, plaza boulevard, dan penanganan jalan dan pedestrian kawasan lingkar luar.

Direktur Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan kegiatan renovasi TMII dimulai sejak Januari 2022 dengan program mencapai 98%. Luas area pekerjaan meliputi penataan bangunan seluas 7,71 km, dengan nilai anggaran mencapai Rp 1,08 triliun.

"Kami juga lakukan perbaikan halaman setiap anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton, sekarang menjadi menyatu tanpa sekat antara anjungan dengan lanskap hijau yang indah dan tertata,"kata Diana, dalam keterangan dikutip Senin (29/8/2022).

2. Gelora Bung Karno

Presiden Joko Widodo juga melakukan renovasi kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 2018 lalu dalam rangka persiapan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang. Kegiatan renovasi dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2016 dengan biaya Rp 769,7 miliar.

Stadion yang dibangun pada era presiden Soekarno ini, kini memiliki wajah baru yang sangat berbeda dari sebelumnya.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Adapun penataan yang dilakukan mulai dari gerbang, fasilitas difabel, perbaikan gerbang tiket pada stadion utama. Juga berbagai perbaikan lapangan tidak hanya stadion utama GBK seperti lapangan hoki, lapangan panahan, lapangan A/B/C, stadion renang hingga perbaikan fasilitas.

Saat ini kegiatan pembangunan lapangan basket internasional indoor yang baru. Dimana ditargetkan pada 2023 mendatang.

3. Sarinah

Sarinah merupakan mal pertama di Indonesia. Bangunan yang dibangun pada tahun 1960-an ini pada era presiden Soekarno disulap Kini sudah berubah menjadi lebih modern dan memiliki banyak ruang publik yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta saat ini.

Mal ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2022 lalu, dimana dalam Proses pemugaran tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 700 miliar.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Dalam proses renovasi beberapa peninggalan terdahulu juga tidak dihilangkan. Dimana terdapat eskalator pertama di Indonesia, hingga relief sebuah karya seni rupa patung yang menjadi bagian cagar budaya. Patung bergambar pelapak dan pembeli pada zaman dahulu ini dibuat oleh kelompok seniman Yogyakarta pada masa konstruksi gedung 1962 - 1966.

4. Istiqlal

Untuk pertama kalinya di tahun 2019 renovasi Masjid Istiqlal dilakukan sejak 42 tahun lalu. Salah satu Masjid terbesar di Indonesia ini dibangun pada 22 Februari 1978.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior dan signage dengan anggaran sebesar Rp 475 miliar.

Sementara untuk Terowongan Silaturahmi bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral juga sudah terbangun, yang memakan anggaran hingga Rp 40 miliar.

Masjid Istiqlal memiliki luas area kawasan 91.629 meter persegi (tidak termasuk area sungai) dan luas bangunan masjid 80.948 meter persegi yang dapat menampung 200.000 orang. Masjid Istiqlal bukan hanya masjid terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, melainkan juga masjid negara.

Renovasi Masjid Istiqlal merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

5. SPAM Umbulan

Presiden Joko Widodo juga sudah meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin (22/3/2021) lalu.

Proyek ini sempat direncanakan dibangun pada 1973 silam meski belum mencapai realisasi. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya pada 2011.

SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan, akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Proyek ini menelan memakan biaya hingga Rp 2,05 triliun yang digarap oleh PT Meda Adhya Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support