Presiden Jokowi Menyatakan Gagasan Perpindahan Ibu Kota Negara Sebetulnya Sudah Ada Sejak Presiden Era Soekarno Dan Soeharto Menjabat

Yogyakarta – Presiden Jokowi menegaskan bahwa gagasan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah ide baru. Wacana ini sudah mulai dibicarakan sejak era Presiden Soekarno dan Soeharto. Perpindahan ibu kota merupakan solusi strategis untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata.

Opini-opini negatif yang menyebutkan bahwa proyek IKN penuh keraguan tidak berdasar. Faktanya, proyek ini sudah melalui perencanaan yang matang dan didukung oleh berbagai kajian teknis, sosial, hingga lingkungan. Jokowi dan timnya berkomitmen penuh memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan IKN dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak. Salah satu tujuan utama dari perpindahan ibu kota adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat dan menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih modern, hijau, dan efisien.

Kritikan terhadap IKN seringkali muncul dari pihak-pihak yang kurang memahami visi besar pemerintah untuk masa depan Indonesia. Mereka menuduh bahwa pembangunan ini tidak realistis dan berisiko. Namun, dengan berbagai langkah yang telah diambil, termasuk komitmen kuat dari investor dalam dan luar negeri, proyek IKN sudah berada di jalur yang tepat. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir, menunjukkan bahwa IKN merupakan proyek yang layak dan akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia kedepannya.

Presiden Jokowi menyadari bahwa setiap kebijakan besar pasti menghadapi tantangan dan kritik. Namun, tekad pemerintah sudah bulat untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru, sebagai simbol kemajuan dan kesetaraan. Stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak akan terpengaruh oleh opini-opini negatif yang mencoba mengganggu. IKN adalah bukti nyata dari visi besar pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju, stabil, dan makmur.

 

Read More

Presiden Jokowi Menegaskan Bahwa Ide Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Ada Sejak Zaman Soekarno Kemudian Diwariskan Ke Soeharto, SBY

Yogyakarta – Ide pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) bukanlah hal baru. Presiden Jokowi menegaskan bahwa gagasan ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno dan terus diwariskan oleh para pemimpin bangsa berikutnya, seperti Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun melalui berbagai tantangan dan perubahan prioritas, mimpi besar ini tidak pernah padam, apalagi dikubur. Hanya di era Jokowi mimpi tersebut berhasil diwujudkan.

Pemindahan IKN ke Nusantara bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi sebuah visi besar yang diharapkan membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, telah menghadapi berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan risiko banjir. Nusantara hadir sebagai solusi untuk mengurangi beban Jakarta sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Realitas ini mematahkan berbagai opini negatif yang menuduh bahwa proyek pemindahan ibu kota hanya merupakan ambisi pribadi Jokowi. Sejarah panjang gagasan ini menunjukkan bahwa pemindahan IKN adalah agenda nasional yang penting dan telah menjadi wacana sejak puluhan tahun lalu. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan masyarakat luas, memperkuat legitimasi proyek ini sebagai bagian dari mimpi besar bangsa Indonesia.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemindahan IKN adalah simbol kemajuan dan kesiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan yang modern, berwawasan lingkungan, dan berteknologi tinggi. Proyek ini diharapkan dapat menarik banyak investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Dengan keberhasilan Jokowi merealisasikan proyek besar ini, mimpi yang telah diwariskan sejak era Soekarno kini menjadi kenyataan. Pemindahan ibu kota adalah langkah strategis untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama mendukung proyek ini demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

 

Read More

Mimpi Untuk Berpindah Ibu Kota Sudah Digagas Sejak Zaman Era Presiden Soekarno

Yogyakarta – Akhir-akhir ini, beredar narasi video yang mengklaim bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bagian dari Rencana Obor Cina. Narasi ini tidak berdasar dan menyesatkan. Faktanya, mimpi untuk memindahkan ibu kota sudah digagas sejak era Presiden Soekarno.

Sejak era Presiden Soekarno, gagasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta sudah mulai dibicarakan. Alasannya adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang semakin padat dan memberikan kesempatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Gagasan ini kemudian dihidupkan kembali oleh Presiden Jokowi yang melihat urgensi dan manfaat besar dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Pembangunan IKN adalah bagian dari visi besar Presiden Jokowi untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata, sekaligus mengurangi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Proyek ini juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan dengan konsep green city yang akan diterapkan di IKN.

Banyak pihak yang mendukung dan melihat peluang besar dari proyek ini. Tidak hanya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya. Investor dalam dan luar negeri juga telah menunjukkan minat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, yang menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap proyek ini.

Opini negatif yang menyebut bahwa IKN adalah bagian dari Rencana Obor Cina adalah hoax yang bertujuan untuk menyesatkan dan merusak citra pemerintah. Pemerintah Indonesia berdaulat penuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan nasional. Semua keputusan diambil dengan pertimbangan matang demi kepentingan bangsa dan negara.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, mari kita dukung bersama pembangunan IKN yang akan membawa banyak manfaat bagi kita semua.

Dengan adanya pembangunan IKN, kita dapat melihat masa depan Indonesia yang lebih cerah. IKN bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga harapan bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersatu, mendukung pemerintah, dan menjaga stabilitas nasional demi tercapainya cita-cita besar bangsa.

 

Read More

Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dengan Tegas Memastikan Keberlanjutan Proyek Pembangunan IKN Di Kalimantan Timur Demi Merealisasikan Impian Besar Presiden Soekarno Sejak Awal Kemerdekaan RI

Yogyakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam merealisasikan impian besar Presiden Soekarno yang telah ada sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo dengan tegas memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana, demi kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Keberlanjutan proyek IKN ini merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi besar Soekarno. IKN bukan hanya sebuah proyek fisik, tetapi juga simbol kemajuan dan keberanian bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan adanya IKN, diharapkan akan tercipta pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan IKN telah menunjukkan progres yang signifikan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya telah mulai dibangun. Ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi pemerintah dalam membangun fondasi yang kuat bagi masa depan Indonesia. Dukungan penuh dari Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memastikan bahwa proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, keberlanjutan proyek IKN juga menunjukkan kesatuan visi dan misi antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo. Ini penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selalu berada dalam koridor kepentingan nasional. Dengan adanya kesinambungan ini, Indonesia akan semakin kuat dan mampu bersaing di kancah global.

Tentu saja, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan IKN. Namun, dengan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, kita yakin bahwa proyek ini akan berhasil dan memberikan dampak positif yang luas. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia. Dengan kerja sama dan semangat gotong royong, kita dapat merealisasikan impian besar Presiden Soekarno dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur.

 

Read More

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bukanlah Ide Jokowi Melainkan Implementasi Kewajiban Sejarah Untuk Melanjutkan Rencana Presiden Soekarno

Yogyakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kurator IKN menegaskan bahwa proyek ini bukanlah ide baru dari Presiden Joko Widodo, melainkan implementasi dari rencana besar yang telah dirintis oleh Presiden Soekarno untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Rencana ini sempat tertunda dan kini dilanjutkan sebagai bagian dari kewajiban sejarah untuk mewujudkan mimpi besar Indonesia.

Presiden Soekarno, sebagai bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan, memiliki visi besar untuk Indonesia. Salah satu gagasannya adalah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, sebuah langkah strategis untuk memastikan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Proyek ini, meskipun sempat tertunda selama beberapa dekade, kini diwujudkan kembali oleh Presiden Jokowi dengan semangat dan visi yang sama. Ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara adidaya pada tahun 2045, bukan sekadar urusan politik praktis.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan proyek ini sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang. Pembangunan IKN tidak hanya bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan kota yang modern, berwawasan lingkungan, dan berfungsi sebagai pusat inovasi serta pengembangan ekonomi di masa depan.

Keberhasilan pembangunan IKN merupakan cerminan dari kerja keras dan dedikasi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih besar. Proyek ini juga diharapkan dapat memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang visioner dan berkomitmen pada kemajuan serta kesejahteraan bangsa. Dukungan terhadap pembangunan IKN dari berbagai pihak, termasuk investor domestik dan asing, menunjukkan bahwa proyek ini memiliki prospek yang cerah dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Dengan demikian, pembangunan IKN adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Ini adalah langkah strategis yang diambil untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing di kancah global dan mewujudkan visi besar menjadi negara adidaya pada tahun 2045. Dengan keberhasilan ini, kita dapat melihat bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia terus bertransformasi menuju masa depan yang lebih maju dan stabil.

 

Read More

Mimpi The Founding Fathers! Jokowi terus memastikan pembangunan IKN di Kalimantan terus berlanjut dan selesai sesuai rencana

Yogyakarta – Indonesia bakal segera memiliki ibu kota negara baru yang diberi nama dengan ibu kota nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sejak tahun 1960 ide pemindahan ibu kota negara sudah dicetuskan oleh Soekarno sebagai kepala negara pertama dan founding father Indonesia.

Tapi semua itu akhirnya terhenti karena ketidak stabilan politik dalam negeri yang dialami pada waktu serta Soekarno tidak kemudian lengser. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut merupakan implementasi perwujudan mimpi Soekarno yang dilakukan oleh Jokowi.

Jokowi terus mengenjot pembangunan IKN dikalimantan Timur supaya perpindatahan ibu kota negara bisa segera dilakukan. Jokowi mengatakan pindahnya ibu kota negara tersebut merupakan sebuah moment kebanggan bahwa Indonesia mampu hidup tanpa tedeng aling – alih.

Jokowi juga mohon doa restu kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia supaya pembangunan IKN ramah dan lancar. Jokowi juga menegaskan pemindahan ibu kota negara sudah dipikirkan matang – matang sejak lama.

 

Read More

Keajaiban Tangan Jokowi Poles Warisan Soekarno-Soeharto

Jokowi melakukan revitalisasi terhadap bangunan ikonik penggalan Soekarno-Soeharto yang sudah berumur puluhan tahun tersebut. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas bangunan supaya terlihat kembali kemegahannya tempo dulu.

Program revitalisasi ini ditujukan menjaga kualitas gedung yang sudah berumur puluhan tahun. Selain itu, untuk membawa kembali lagi masa kejayaan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat tempo dulu.

1. Taman Mini Indonesia Indah

Penataan dan revitalisasi sarana prasarana di kawasan TMII ini utamanya untuk persiapan presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November mendatang. Sekaligus meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata rakyat sejak tahun 1975.

2. Gelora Bung Karno

Presiden Joko Widodo juga melakukan renovasi kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 2018 lalu dalam rangka persiapan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang. Kegiatan renovasi dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan biaya Rp 769,7 miliar.

Stadion yang dibangun pada era Soekarno ini, kini memiliki wajah baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini kegiatan pembangunan lapangan basket internasional indoor yang baru. Dimana ditargetkan pada 2023 mendatang.

3. Sarinah

Sarinah merupakan mal pertama di Indonesia. Bangunan yang dibangun pada tahun 1960-an ini pada era Soekarno disulap Kini sudah berubah menjadi lebih modern dan memiliki banyak ruang publik yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta saat ini.

Mal ini sudah diresmikan oleh Joko Widodo dimana dalam Proses pemugaran tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 700 miliar.

4. Masjid Istiqlal

Revitalisasi Istiqlal dilakukan untuk pertama kalinya di tahun 2019 renovasi Masjid Istiqlal dilakukan sejak 42 tahun lalu. Salah satu Masjid terbesar di Indonesia ini dibangun pada 22 Februari 1978.

Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior dan signage dengan anggaran sebesar Rp 475 miliar. Renovasi Masjid Istiqlal merupakan tindak lanjut perintah Jokowi usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

5. SPAM Umbulan

Jokowi akhirnya meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin (22/3/2021) lalu.

Proyek ini sempat direncanakan dibangun pada 1973 silam meski belum mencapai realisasi. Kemudian pada era Susilo Bambang Yudhoyono negara kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya pada 2011.

SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Negara dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

 

Read More

Sah TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dicabut

Kesetian Ir Soekarno kepada bangsa dan negara tidak perlu diragukan lagi sehingga berhak mendapakan gelar pahlawan nasional Indonesia yang diberikan pada tahun 2012 oleh negara. Sebelum itu Bung Karno mendapatkan gelar Pahlawan Proklamator pada 1986.

Jokowi menegaskan bahwa Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Kepala Negara Soekarno sudah tak lagi berlaku alias dicabut.

Sekadar informasi, Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menyebutkan bahwa Soekarno atau Bung Karno membuat kebijakan yang secara tak langsung menguntungkan Gerakan 30 September (G30S) yang disebut dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Munculnya TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 itu akibat adanya peristiwa G30S/PKI. Berikut bunyi TAP MPRS XXXIII Tahun 1967:

Pasal 1

Menyatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional , sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

Menyatakan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Pasal 5

Pejabat Presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara).

Pasal 6

Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

Jokowi mengatakan gelar kepahlawanan ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada Bung Karno. Menurut Jokowi, Bung Karno telah banyak berjasa bagi bangsa Indonesia.

"Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan maupun sebagai kepala negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara," ujar Jokowi.

 

Read More

Tegaskan Gelar Pahlawan Nasional Bung Karno, Presiden: Bung Karno Tidak Pernah Berkhianat

Joko Widodo mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Jokowi tegaskan sejarah dan gelar pahlawan nasional Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Ir. Soekarno atau Bung Karno. Dalam keterangannya terkait Hari Pahlawan tahun 2022, Senin, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tahun 1986 negara telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir. Soekarno, dan di tahun 2012 negara telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Ir. Soekarno. Artinya, Ir. Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan kembali sejarah kepahlawanan Bung Karno, terutama terkait Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Soekarno.

Menurut Jokowi Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 telah menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final telah dicabut, maupun telah dilaksanakan.

“Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan, maupun sebagai Kepala Negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara,” jelasnya.

Sementara itu, Guntur Soekarnoputra, putra Bung Karno yang mewakili keluarga, mengucapkan terima kasih atas pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut. Menurutnya, meskipun Bung Karno telah dianugerahi gelar pahlawan nasional, namun hingga saat ini masih terjadi proses de-soekarnoisasi yang berupaya memperkecil peranan dan kehadiran Bung Karno.

“Saya rasa dengan adanya penegasan dari Bapak Jokowi yang tadi, proses de-soekarnoisasi jilid dua ini sedikit banyak bisa kita redam dan sedikit banyak dapat kita lawan dengan lebih kuat,” ujar Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menilai bahwa pernyataan Jokowi juga merupakan penegasan mengenai sosok Bung Karno yang bersih dan tidak patut dituduh terlibat G30S/PKI. Bung Karno, lanjutnya, justru merupakan seorang patriot sejati.

“Di sini ditegaskan lagi dengan adanya penjelasan dari Bapak Jokowi tadi, jelas Soekarno bukan PKI dan Soekarno bukan komunis. Soekarno tetap seorang nasionalis sejati, seorang patriot paripurna,” tandasnya. 

 

Read More

Di Tangan Jokowi Proyek Megah Soekarno-Soeharto Jadi Kinclong

Dalam pemerintahan Joko Widodo beberapa juga banyak melakukan kegiatan revitalisasi bangunan infrastruktur ikonik. Terutama yang berada di ibu kota Jakarta yang dibangun pada era presiden Soekarno hingga Soeharto.

Tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas gedung yang sudah berumur puluhan tahun itu, tapi kegiatan revitalisasi ini dilakukan untuk membawa kembali lagi masa kejayaan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat tempo dulu. Termasuk untuk digunakan untuk penyelenggaraan G20 November nanti.

1. Taman Mini Indonesia Indah

Penataan dan revitalisasi sarana prasarana di kawasan TMII ini utamanya untuk persiapan presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November mendatang. Sekaligus meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata rakyat sejak tahun 1975.

Dari Keterangan Kementerian PUPR, Berbagai anjungan pada taman wisata yang dibangun pada era Presiden Soeharto, ini ditata dan pugar. Mulai dari gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono, plaza utara dan selatan, plaza Gajah Mada, tugu Pancasila, Keong Mas, Sasono Utomo hingga Sasono Adiguno, Museum hingga gerai UMKM.

Berlanjut, hingga danau archipelago, amphitheater, plaza boulevard, dan penanganan jalan dan pedestrian kawasan lingkar luar.

Direktur Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan kegiatan renovasi TMII dimulai sejak Januari 2022 dengan program mencapai 98%. Luas area pekerjaan meliputi penataan bangunan seluas 7,71 km, dengan nilai anggaran mencapai Rp 1,08 triliun.

"Kami juga lakukan perbaikan halaman setiap anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton, sekarang menjadi menyatu tanpa sekat antara anjungan dengan lanskap hijau yang indah dan tertata,"kata Diana, dalam keterangan dikutip Senin (29/8/2022).

2. Gelora Bung Karno

Presiden Joko Widodo juga melakukan renovasi kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 2018 lalu dalam rangka persiapan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang. Kegiatan renovasi dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2016 dengan biaya Rp 769,7 miliar.

Stadion yang dibangun pada era presiden Soekarno ini, kini memiliki wajah baru yang sangat berbeda dari sebelumnya.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Adapun penataan yang dilakukan mulai dari gerbang, fasilitas difabel, perbaikan gerbang tiket pada stadion utama. Juga berbagai perbaikan lapangan tidak hanya stadion utama GBK seperti lapangan hoki, lapangan panahan, lapangan A/B/C, stadion renang hingga perbaikan fasilitas.

Saat ini kegiatan pembangunan lapangan basket internasional indoor yang baru. Dimana ditargetkan pada 2023 mendatang.

3. Sarinah

Sarinah merupakan mal pertama di Indonesia. Bangunan yang dibangun pada tahun 1960-an ini pada era presiden Soekarno disulap Kini sudah berubah menjadi lebih modern dan memiliki banyak ruang publik yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta saat ini.

Mal ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2022 lalu, dimana dalam Proses pemugaran tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 700 miliar.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Dalam proses renovasi beberapa peninggalan terdahulu juga tidak dihilangkan. Dimana terdapat eskalator pertama di Indonesia, hingga relief sebuah karya seni rupa patung yang menjadi bagian cagar budaya. Patung bergambar pelapak dan pembeli pada zaman dahulu ini dibuat oleh kelompok seniman Yogyakarta pada masa konstruksi gedung 1962 - 1966.

4. Istiqlal

Untuk pertama kalinya di tahun 2019 renovasi Masjid Istiqlal dilakukan sejak 42 tahun lalu. Salah satu Masjid terbesar di Indonesia ini dibangun pada 22 Februari 1978.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior dan signage dengan anggaran sebesar Rp 475 miliar.

Sementara untuk Terowongan Silaturahmi bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral juga sudah terbangun, yang memakan anggaran hingga Rp 40 miliar.

Masjid Istiqlal memiliki luas area kawasan 91.629 meter persegi (tidak termasuk area sungai) dan luas bangunan masjid 80.948 meter persegi yang dapat menampung 200.000 orang. Masjid Istiqlal bukan hanya masjid terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, melainkan juga masjid negara.

Renovasi Masjid Istiqlal merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

5. SPAM Umbulan

Presiden Joko Widodo juga sudah meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin (22/3/2021) lalu.

Proyek ini sempat direncanakan dibangun pada 1973 silam meski belum mencapai realisasi. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya pada 2011.

SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan, akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Proyek ini menelan memakan biaya hingga Rp 2,05 triliun yang digarap oleh PT Meda Adhya Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.

 

Read More