Jokowi Sebut RI 3 Tahun Tak Impor Beras, Begini Faktanya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas keberhasilan mencapai ketahanan pangan, khususnya swasembada beras. Menurut Jokowi, capaian ini tak lepas dari usaha pemerintah membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, dan embung.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyebut Indonesia berhasil mengurangi jumlah impor jagung dan sudah tidak mengimpor beras selama 3 tahun.

"Dulu kita harus impor 3,5 juta ton jagung. Sekarang kita impor 800 ribu ton. ini lompatan yang besar sekali. Terus menerus Insyaallah kita tidak impor jagung lagi dalam 2-3 tahun lagi, seperti beras yang sudah 3 tahun tidak impor," ungkap Jokowi di Istana Negara, Minggu (14/8/2022).

Jokowi mengatakan, Indonesia konsisten memproduksi beras sebanyak 31,3 juta ton per tahun sejak 2019 hingga 2021. Sementara perhitungan BPS di akhir April 2022, stok beras di lapangan mencapai tingkat tertingginya, yaitu 10,2 juta ton.

Terkait klaim Indonesia sudah tidak impor beras selama 3 tahun, lantas benarkah demikian?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di-update 12 Agustus 2022, Indonesia masih mengimpor beras dari sejumlah negara. Tahun 2021, jumlahnya bahkan mencapai 407.741,4 ton, naik dari tahun 2020 yang hanya 356.286,2 ton.

Adapun rincian impor beras di tahun 2021 adalah 215.386,5 ton dari India, 69.360 dari Thailand, 65.692,9 ton dari Vietnam, 52.479 ton dari Pakistan, 3.790 dari Myanmar, 230,3 ton dari Jepang, 42,6 ton dari China, dan dari negara lainnya sejumlah 760,1 ton.

Di tahun 2019 jumlah impor beras Indonesia adalah 444.508,8 ton. Pakistan menjadi pengimpor beras terbesar saat itu dengan jumlah 182.564 ton. Di tahun itu Indonesia juga mengimpor 166.700,6 ton beras dari Myanmar, dan 53.278 ton beras dari Thailand.

Adapun jumlah impor beras terbanyak sejak tahun 2000 terjadi pada tahun 2018. Saat itu Indonesia mengimpor beras hingga 2.253.824,4 ton. Beras yang diimpor dari Thailand mencapai 795.600 ton, sedangkan dari Vietnam sebanyak 767.180 ton.

Tapi, perlu dicatat. BPS membenarkan RI sudah tak lagi impor beras. Impor beras yang dimaksud Jokowi adalah impor beras konsumsi masyarakat atau beras medium. Sementara data BPS di atasadalah impor beras khusus.

Melansir CNBC Indonesia, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto sempat buka suara soal perbedaan data yang disampaikan Jokowi dengan BPS. Ia menegaskan Indonesia memang tidak pernah mengimpor beras konsumsi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dimiliki BPS pun hanya data impor beras khusus yang didistribusikan ke lokasi-lokasi tertentu seperti hotel, restoran, hingga kafe.

"Bahwa pemerintah tidak impor beras, benar. Karena yang dimaksud pak Jokowi itu kan nggak ada impor beras (beras medium) yang konsumsi kita sehari-hari. Itu udah enggak ada," kata Setianto saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (20/3/2021).

 

Read More

AKTOR PENTING PRODUSEN PANGAN DUNIA, INDONESIA DIUNDANG DALAM KTT G7 JERMAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang diselenggarakan di Elmau, Jerman. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam konferensi pers yang dipantau pada Rabu 22 Juni 2022.

"Presiden RI telah mendapatkan undangan dari Ketua G7 (Jerman) untuk hadir dalam KTT G7 di Elmau pada 26-27 Juni 2022. Beberapa negara non-G7 atau disebut G-7 Partner Countries yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam KTT G7 adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan," ujar Retno.

Jokowi datang mewakili Indonesia sebagai negara tamu pada agenda G7 Summit for Partner Countries tersebut. Salah satu isu yang akan dibahas pada forum tersebut terkait dengan masalah pangan yang menjadi isu global.

"Meskipun perang terjadi di Ukraina, namun dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Kita semua paham posisi Ukraina dan Rusia dalam rantai pasok pangan dan energi global," jelas Retno.

Ancaman krisis pangan bukan isapan jempol semata. Bahkan, setidaknya ada sekitar 60 negara yang di ambang keruntuhan, di mana 42 di antaranya telah terkonfirmasi akan jatuh akibat krisis yang terjadi.

Jokowi menyebut sudah ada negara yang terkena dampak dari krisis pangan. Beberapa negara yang selama ini menggantungkan hasil pangan dari impor, bahkan sampai tidak bisa berkutik lantaran tak memiliki cadangan devisa.

Laporan pertama yang terbit 13 April 2022 dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB menemukan, Ukraina dan Federasi Rusia termasuk dalam negara penghasil gandum atau biji-bijian terbesar di dunia. Kedua negara tersebut menyediakan 30% pasokan gandum dan kedelai dunia. Mereka juga menyediakan seperlima dari hasil jagung, dan lebih dari setengah hasil minyak bunga matahari.

Jokowi pun telah memerintahkan jajarannya untuk mencari cara dan bersiap agar terhindar dari ancaman krisis pangan. Salah satunya, dengan mengajak para petani untuk menanam seluruh bahan yang bisa menjadi sumber pangan.

Jokowi mengajak pemanfaatan lahan di antara tanaman sawit dengan menanam sorgum, jagung, hingga porang. Jokowi ingin Indonesia tak hanya lolos dari ancaman krisis pangan, melainkan juga dapat mandiri dan bisa memanfaatkan peluang ekspor.

Usai menghadiri agenda KTT G7, Jokowi direncanakan akan bertolak ke Ukraina dan Rusia. Jokowi akan melakukan kunjungan ke Kiev dan Moskow, dan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin.

 

Read More

BULOG: STOK BERAS MENJELANG IDUL ADHA CUKUP

Hingga Mei 2022, beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia kurang lebih terdapat 1 juta ton. Ini merupakan batas aman sesuai penugasan pemerintah yaitu sebanyak 1-1,5 juta ton. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengatakan pada periode tersebut, angka stok beras di Bulog akan terus bertambah seiring masa panen yang masih terus berjalan.

"Ditambah lagi saat ini Bulog masih melakukan pengadaan gabah beras petani di seluruh Indonesia dan hingga saat ini kami sudah menyerap sebanyak 256 ribu ton. Jadi stok beras ini akan terus bertambah," kata Buwas.

Selain itu, melimpahnya stok Bulog juga dipengaruhi oleh perubahan model Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya beras menjadi salah satu komponen bantuan berubah menjadi tunai di tahun 2022. Dengan kebijakan baru di BPNT tersebut, pasar beras medium berkurang sehingga stok menjadi melimpah. Agar stok tidak menumpuk yang berdampak pada penurunan kualitas beras, maka Bulog juga berhati-hati dalam menambah stok termasuk dari pembelian ke petani.

Untuk mencegah penurunan kualitas beras, Jokowi menginstruksikan perusahaan plat merah tersebut untuk melakukan percepatan penyaluran dan penyerapan beras-beras tersebut ke masyarakat.

Asisten Deputi II bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Muh. Saifulloh, mengatakan untuk mempercepat penyaluran Bulog tersebut, Pemerintah berencana melakukan ekspor beras dalam waktu dekat. Hal ini diperlukan agar stok beras Bulog tak menumpuk dan mengalami penurunan kualitas.

"Kami akan berdiskusi dengan Bulog terkait Pak Jokowi menginstruksikan mengekspor," ujarnya dalam wawancara bersama Fortune Indonesia, Senin (20/6). "Kalau konteksnya beras, di dalam negeri sudah siap dan untuk mendukung program penyerapan Bulog juga," katanya.

Menurut Saifulloh, ekspor dapat dilakukan lantaran pengelolaan beras pemerintah sudah cukup baik. Meskipun Indonesia beberapa kali masih melakukan impor, hal tersebut tak dilakukan dalam rangka mengamankan pasokan dalam negeri sebab beras yang didatangkan merupakan jenis khusus untuk pasar tertentu.

Read More