Jokowi Minta Bawaslu Tindak Tegas Potensi Politik SARA dan Identitas Pada Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa politik identitas, politik SARA, dan hoaks menjadi salah satu faktor kerawanan dalam Pemilu serta Pilkada. Dia pun memimta Bawaslu menindak tegas peserta Pemilu yang bermain-main dengan isu ini.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," jelas Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta

Dia pun mendukung rencana Bawaslu soal pengawasan dan polisi siber di media sosial. Pasalnya, kata Jokowi, masalah kecil menjadi besar karena dipanas-panasi di media sosial.

"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," ujarnya.

"Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu, di dunia nyata enggak ada apa-apain dari mana kok ribut isunya, medsos pasti, udah gada yang lain," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif dalam pelaksanaan pemilu, khususnya terkait politik identitas dan SARA. Sebab, hal ini sangat berbahaya dan dapat memecah belah keutuhan bangsa.

"Kita enggak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini," tutur Jokowi.

Politik Uang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, bahwa politik uang itu ada. Menurutnya, politik uang menjadi penyakit di setiap pemilihan umum.

"Ini hati-hati, ini banyak kejadian mengenai ini. Dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau ada yang bilang 'enggak ada pak, sudah enggak ada', saya tiap hari di lapangan," kata Jokowi saat pidato dalam acara Konsolodasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan

Jokowi menceritakan pengalamannya saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Mantan Gubernur Dki Jakarta membantah jika politik uang dianggap tidak ada.

"Saya pernah ikut Pilkada, Pilwakot dua kali, pernah ikut Pilgub dua kali karena dua ronde, Pilpres dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, ada!" ujarnya.

Jokowi memerintahkan Bawaslu melibatkan masyarakat untuk mengawasi politik uang pada pemilu 2024. Sebab, hal ini merusak demokrasi di Indonesia.

"Itu tugas Bawaslu, aturannya sudah diperketat. Tetapi praktiknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit, ini ada gap (jarak), libatkan masyarakat untuk memperkecil terjadinya politik uang," ucapnya.

"Karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indoensia," tutup mantan Wali Kota Solo itu.