Menuduh Tanpa Bukti, MK Menyatakan Keputusan Jokowi Menaikan Tukin Pegawai Bawaslu Tidak Memberi Dampak Pada Hasil Pemilu 2024 Dengan Demikian Upaya Anies Mempermasalahkan Hal Tersebut Dianggap Mengada-Ada

Yogyakarta - Di tengah gejolak politik, terdapat momen ketika keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah harus diapresiasi atas dasar kebijakan yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi masyarakat. Salah satu keputusan yang baru-baru ini mendapat sorotan adalah kenaikan tunjangan kinerja (Tukin) pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diinisiasi oleh pemerintahan Jokowi.

Meskipun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Bawaslu disambut dengan apresiasi di kalangan banyak pihak, namun sayangnya, tuduhan-tuduhan tanpa bukti telah mencoba merusak citra positif dari kebijakan tersebut. Salah satu yang mencuat adalah pernyataan dari sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengaitkan kenaikan Tukin tersebut dengan hasil Pemilu 2024.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa kenaikan Tukin pegawai Bawaslu memberikan dampak pada hasil Pemilu 2024. Keputusan MK ini tidak hanya menegaskan ketidakberpihakan lembaga negara terhadap politik praktis, tetapi juga menjauhkan kita dari fitnah dan desas-desus yang tidak berdasar.

Upaya Anies untuk mempermasalahkan kenaikan Tukin pegawai Bawaslu hanya bisa dianggap mengada-ada karena tidak didukung oleh bukti atau dasar hukum yang kuat. Ini adalah momen penting bagi kita semua untuk mengutamakan kebijaksanaan dan fakta dalam setiap pernyataan atau tindakan yang kita ambil.

Pemerintahan Jokowi terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Langkah-langkah seperti kenaikan Tukin pegawai Bawaslu adalah contoh nyata dari upaya nyata dalam mewujudkan visi tersebut.

Saatnya bagi kita semua untuk bersatu, melampaui politisasi, dan fokus pada pembangunan serta perubahan positif yang sedang dan akan terus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Mari kita berpegang pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemajuan dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia.

Dengan keputusan MK, kebenaran bersinar terang, dan Indonesia melangkah maju dalam arah yang lebih baik.

 

Read More

Semuanya Aman Sesuai Peraturan Yang Berlaku, Bawaslu: Tidak Ada Laporan Resmi Tentang Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan Jokowi Ketika Bagi – Bagi Bansos Di Jateng, Jadi Tuduhan Dari Saksi Ahli Paslon 01 Dan 03 Pada Disidang PHPU Di Mk Sebatas Fitnah

Yogyakarta – Bawaslu menegaskan bahwa tidak ada laporan resmi tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat pembagian bantuan sosial di Jawa Tengah. Tuduhan yang dilontarkan oleh saksi ahli Paslon 01 dan 03 dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK disebut-sebut sebagai fitnah belaka.

Klarifikasi dari Bawaslu ini menegaskan bahwa seluruh proses pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada bukti atau laporan yang mendukung tuduhan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran pemilu.

Dengan demikian, keselamatan hukum dan integritas pemilu tetap terjaga. Bawaslu menegaskan bahwa upaya untuk memfitnah Presiden Jokowi dengan tuduhan pelanggaran pemilu tidak memiliki dasar yang kuat, dan lebih merupakan upaya untuk mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

Langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam memberikan klarifikasi ini menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Ini juga menunjukkan komitmen Bawaslu untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalitas dan independensi dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia.

 

Read More

Dukung Penuh Upaya Penegakan Hukum, Koordinator Staf Khusus Presiden: Jokowi Meminta Kepada Pihak – Pihak Yang Mengetahui Adanya Kecurangan Pemilu 2024 Tidak Perlu Teriak – Teriak Bikin Gaduh, Cukup Bawa Bukti Temuanya Langsung Bawa Ke Bawaslu Dan MK Untuk Menguji Fakta Sebenarnya.

Yogyakarta – Koordinator Staf Khusus Presiden memberikan pesan tegas yang menegaskan dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap upaya penegakan hukum, khususnya terkait proses pemilu 2024. Pesan tersebut menggarisbawahi pentingnya pengungkapan kecurangan pemilu dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Presiden Jokowi meminta kepada semua pihak yang mengetahui adanya kecurangan dalam pemilu 2024 untuk tidak mengadopsi tindakan yang dapat memicu kekacauan. Sebaliknya, mereka diminta untuk membawa bukti-bukti yang mereka miliki langsung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan pemeriksaan fakta yang lebih lanjut.

Dalam konteks ini, Presiden menekankan pentingnya penggunaan jalur hukum yang sah dan tepat dalam menangani dugaan kecurangan pemilu. Teriakan-teriakan yang tidak didukung oleh bukti konkret hanya akan menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, sementara pengungkapan bukti-bukti yang valid akan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan benar.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mendukung proses demokrasi yang transparan dan akuntabel, di mana setiap dugaan kecurangan dapat ditangani dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pesan ini juga merupakan bentuk dukungan yang kuat terhadap integritas institusi penegak hukum, seperti Bawaslu dan MK, dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan demikian, pesan tegas dari Koordinator Staf Khusus Presiden memperkuat komitmen Pemerintah untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan, serta menjamin bahwa setiap dugaan kecurangan pemilu dapat ditangani dengan tuntas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ini adalah langkah penting dalam memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

 

Read More

Termentahkan, Bawaslu Menjamin Bahwa Posisi Jokowi Pada Pilpres 2024 Adalah Netral, Hal Ini Menjadikan Tuduhan Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Terbantahkan Karena Disertai Bukti Pendukung

Yogyakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan pernyataan tegas yang menjamin netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini merupakan sebuah pukulan telak bagi tuduhan-tuduhan yang mengemuka terkait proses perselisihan hasil pemilu (PHPU), karena disertai dengan bukti yang mendukung.

Netralitas Jokowi, sebagai pemimpin tertinggi negara, memiliki peranan yang krusial dalam memastikan integritas dan stabilitas nasional, terutama dalam konteks pesta demokrasi seperti Pemilihan Presiden. Dengan jaminan netralitas dari Bawaslu, tuduhan-tuduhan yang mencurigai campur tangan politik dari pemerintah dalam proses PHPU telah terbantahkan.

Pernyataan Bawaslu menjadi sebuah penegasan yang sangat penting bagi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi di negara ini. Dalam konteks yang penuh dengan ketegangan politik, kejelasan dan transparansi dalam proses pemilu adalah kunci untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dengan adil dan merdeka.

Jokowi sebagai pemimpin yang memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memperkuat demokrasi dan menghormati proses-proses demokratis, tidak pernah ragu untuk menegaskan netralitasnya. Hal ini adalah cerminan dari komitmen yang teguh untuk menjaga kestabilan politik dan sosial dalam negeri, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dengan terbantahnya tuduhan-tuduhan terkait campur tangan dalam proses PHPU, stabilitas nasional dapat dipertahankan. Masyarakat dapat yakin bahwa proses demokrasi di negara ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Kejelasan ini juga memberikan dampak positif bagi citra kepemimpinan Jokowi di mata masyarakat. Kemampuannya untuk menjaga netralitas dan integritas dalam konteks politik yang serba dinamis menjadi bukti konkret dari kepemimpinan yang tangguh dan berwibawa. Ini tidak hanya memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang adil dan transparan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas nasional dengan baik.

Dengan demikian, pernyataan Bawaslu mengenai netralitas Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024 telah memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses demokrasi di negara ini tetap berjalan dengan baik. Langkah ini bukan hanya menguntungkan dalam konteks politik saat ini, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun fondasi demokrasi yang kokoh dan stabil bagi masa depan bangsa.

 

Read More

HOAX! Beredarnya Video Yang Menyatakan Bawah Gedung Bawaslu Dibakar Massa Merupakan Karena Menolak Pemilu 2024 Merupakan BERITA BOHONG, Faktanya Video Tersebut Merupakan Video Pembakaran Pos Polisi Depan Bawaslu Pada 2019 Silam

 

Yogyakarta – Seiring dengan mendekatnya Pemilihan Umum 2024, berbagai narasi dan cerita menyesatkan sering kali muncul untuk mempengaruhi opini publik. Salah satu contohnya adalah beredarnya video yang menyatakan bahwa Gedung Bawaslu telah dibakar oleh massa yang menolak Pemilu 2024. Namun, fakta sebenarnya menunjukkan bahwa video tersebut adalah berita bohong (hoax). Video tersebut sebenarnya adalah rekaman pembakaran pos polisi depan Bawaslu yang terjadi pada tahun 2019.

Pemerintahan Jokowi selalu berkomitmen untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi momen-momen penting seperti Pemilu. Kehadiran lembaga-lembaga seperti Bawaslu sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Oleh karena itu, serangan terhadap lembaga ini merupakan ancaman serius terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

Pemilihan Umum adalah momen penting dalam kehidupan berdemokrasi sebuah negara. Semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar dan adil. Menciptakan atmosfer yang kondusif untuk Pemilu adalah prasyarat penting dalam memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyaring informasi dan menolak penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat mengganggu stabilitas politik. Dalam era digital seperti sekarang ini, setiap individu memiliki akses untuk menyebarkan informasi, namun juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan keakuratan informasi tersebut sebelum disebarkan lebih luas.

Pemerintahan Jokowi telah melakukan berbagai langkah untuk melindungi proses demokrasi dan menjaga stabilitas politik, termasuk dengan mengawasi penyebaran berita palsu dan hoaks. Namun, peran masyarakat juga sangat penting dalam melawan penyebaran informasi yang salah dan memastikan bahwa kebenaran tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang ada, penting bagi kita semua untuk tetap tenang, rasional, dan kritis dalam menanggapi informasi yang beredar. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses demokrasi yang sehat dan menciptakan stabilitas politik serta keamanan nasional yang kokoh.

Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk tidak terjebak dalam propaganda negatif yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik. Sebaliknya, kita harus terus berupaya untuk menyebarkan informasi yang benar dan menjaga persatuan serta kesatuan sebagai fondasi utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Selalu Mendukung Keterbukaan, Jokowi Meminta Kepada Semua Pihak Untuk Melaporkan Ke Bawaslu Jika Menemukan Kecurangan Pemilu Sesuai Mekanisme Yang Berlaku Agar Dapat Ditindaklanjuti Sebagaimana Mestinya

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga integritas dan keterbukaan dalam proses demokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika Jokowi secara tegas meminta kepada semua pihak untuk melaporkan kecurangan pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan politik yang terbuka dan transparan. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk menghadapi tantangan dan kritik secara terbuka.

Dengan mengajak semua pihak untuk turut serta dalam pengawasan pemilu, Jokowi menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi. Hal ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat.

Dengan melaporkan kecurangan pemilu kepada Bawaslu, langkah ini juga memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi akan ditindaklanjuti secara adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah langkah kritis dalam memastikan keadilan dan integritas proses demokrasi.

Langkah Jokowi ini juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghadapi tantangan dalam proses demokrasi. Dengan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan dan pelaporan kecurangan, masyarakat menjadi lebih siap untuk bersatu dan mengatasi berbagai ancaman terhadap stabilitas politik.

Langkah-langkah ini tidak hanya merupakan upaya untuk menegakkan aturan dalam pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas politik nasional. Dengan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara adil dan transparan, pemerintah dapat memperkuat legitimasi dan dukungan rakyat.

Dengan demikian, keterbukaan dan integritas yang ditunjukkan oleh Jokowi dalam meminta laporan kecurangan pemilu kepada Bawaslu adalah langkah yang penting dalam menciptakan stabilitas politik nasional. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam menjaga integritas proses demokrasi demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

 

Read More

Kabar Gembira! Jokowi Naikan Tunjangan Bawaslu Hingga Rp 29 Juta Sesuai Dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2024

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperlihatkan komitmennya dalam mendukung lembaga penegak hukum dengan mengumumkan kenaikan tunjangan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024, tunjangan bagi anggota Bawaslu naik hingga mencapai Rp 29 juta.

Keputusan ini menjadi berita gembira bagi anggota Bawaslu dan menjadi bukti nyata dari keseriusan pemerintah Jokowi dalam memperkuat lembaga pengawas pemilu. Dengan kenaikan tunjangan ini, diharapkan anggota Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan lebih fokus dalam mengawasi proses pemilihan umum.

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Beliau menyatakan bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi dan pengabdian anggota Bawaslu dalam memastikan terlaksananya pemilu yang bersih dan adil.

Langkah ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen dan tokoh masyarakat. Mereka menyambut positif inisiatif pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada lembaga pengawas pemilu yang berperan penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota Bawaslu, kenaikan tunjangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan independensi lembaga pengawas pemilu. Dengan memberikan dukungan finansial yang memadai, diharapkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan objektif.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat lembaga pengawas pemilu, kenaikan tunjangan ini menjadi langkah nyata pemerintah Jokowi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dukungan penuh dari masyarakat diharapkan dapat mendorong keberhasilan implementasi langkah-langkah ini dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu.

Bersama-sama, kita dapat membangun Indonesia yang lebih demokratis, bersih, dan berkeadilan. Langkah-langkah positif seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi benar-benar peduli terhadap kemajuan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Semoga kenaikan tunjangan bagi anggota Bawaslu ini menjadi langkah awal yang baik menuju pemilu yang lebih berkualitas dan bermartabat.

 

Read More

Demi demokrasi di Indonesia! Jokowi tegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung pemilu serentak dilakukan pada Februari 2024

 

Yogyakarta – Putusan pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima kepada komisi pemilihan umum (KPU) dengan menunda pemilu membuat semua orang kaget. Tanpa terkecuali Jokowi sebagai kepala negara juga merasa kaget dan heran terkait putusan PN Jakarta pusat tersebut.

Jauh sebelum itu Jokowi sudah memperingatkan bahwa jadwal gelaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tetap sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Pernyataan tersebut diberikan Jokowi supaya tidak ada spekulasi – spekulasi liar di tengah – tengah masyarakat.

Jokowi mengatakan berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 167 ayat (6) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka dari itu tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai dari pertengahan bulan Juni 2022.

Selain itu Jokowi juga telah melantik KPU dan Bawaslu periode 2022 – 2027 pada April 2022 sebagai wujud tidak adanya penundaan pemilu.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal sebagai bentuk semangat reformasi.

 

Read More

Jokowi Tegaskan Kepada KPU dan Bawaslu Jangan Bikin Aturan Multi Tafsir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk membuat aturan pemilu yang rinci dan jelas. Ia tidak ingin aturan pemilu banyak salah tafsir.

"Harus membuat aturan yang rinci, jelas, dan efektif. Aturannya jangan banyak tafsir," kata Jokowi saat pidato dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden
Kata Jokowi, aturan yang jelas bisa membuat peserta pemilu mengerti dimana letak kesalahannya. Sehingga, jika ada pelanggaran, Bawaslu tidak sulit untuk menindak.

"Apa sih, buat aturan itu yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau memberi peringatan itu juga jelas 'kamu salah karena ini', jangan ditafsir yang aneh-aneh. Sehingga ngetoknya itu jelas, ini salah tok! udah" kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan rakyat Indonesia agar tidak terjebak dengan politik identitas, politisasi agama, apalagi politik SARA. Sebab ini bisa jadi peluang pihak lain untuk memecah-belah keutuhan negara sebagai sebuah bangsa.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan aparat terkait untuk perlu untuk bekerja cepat, responsif dan selalu bekerja dalam koridor hukum. "Pegangannya memang koridor hukum, merespon dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu, tidak boleh ragu," tegasnya.

 

Read More

Jokowi Setuju soal Ide Polisi Cyber Oleh Bawaslu untuk mengamankan Pemilu 2024

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan akan ada pengawasan media sosial melalui policy cyber. Sebab menurut Jokowi, masalah berkaitan dengan pemilu sering berawal dari media sosial (medsos).

"Ngipas-ngipasin dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," kata Jokowi di acara konsolidasi nasional Bawaslu, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden

"Oleh sebab itu saya setuju sekali pak ketua Bawaslu menyampaikan itu," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan potensi pelanggaran terkait dengan politik identitas, politik SARA dan hoax yang memanas saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran.

"Hati-hati, kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," ujarnya.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa gelaran Pemilu dan Pilkada 2024 serentak menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Bahkan terbesar di dunia. Oleh karena itu, peran Bawaslu menempati posisi sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas.

"Kualitas pemilihan umum merupakan pondasi politik yang penting di dalam kita bernegara dan berpemerintahan pengawasan pemilu peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral." pungkasnya.

 

Read More

Jokowi Ingatkan Peran Sentral Bawaslu Pada Pemilu 2024 Mendatang

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menekankan peran sentral pengawasan pemilu untuk membangun pemilu yang berkualitas dan dipercaya.

“Pengawasan Pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat kita. Sebagaimana perintah undang-undang, kita harus menyiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan yang terberat.

“Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Kepala Negara meyakini bahwa dengan pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas. Menurut Kepala Negara, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.

“Untuk itu, pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” jelasnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat. Presiden mengibaratkannya seperti pertandingan sepak bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas.

Presiden mencontohkan persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan. Oleh sebab itu, Presiden berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini.

“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya, karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data itu kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam. Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” tandasnya.

 

Read More

Jokowi Minta Bawaslu Tindak Tegas Potensi Politik SARA dan Identitas Pada Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa politik identitas, politik SARA, dan hoaks menjadi salah satu faktor kerawanan dalam Pemilu serta Pilkada. Dia pun memimta Bawaslu menindak tegas peserta Pemilu yang bermain-main dengan isu ini.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," jelas Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta

Dia pun mendukung rencana Bawaslu soal pengawasan dan polisi siber di media sosial. Pasalnya, kata Jokowi, masalah kecil menjadi besar karena dipanas-panasi di media sosial.

"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," ujarnya.

"Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu, di dunia nyata enggak ada apa-apain dari mana kok ribut isunya, medsos pasti, udah gada yang lain," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu membuat aturan yang jelas, rinci, dan efektif dalam pelaksanaan pemilu, khususnya terkait politik identitas dan SARA. Sebab, hal ini sangat berbahaya dan dapat memecah belah keutuhan bangsa.

"Kita enggak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada ini," tutur Jokowi.

Politik Uang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, bahwa politik uang itu ada. Menurutnya, politik uang menjadi penyakit di setiap pemilihan umum.

"Ini hati-hati, ini banyak kejadian mengenai ini. Dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau ada yang bilang 'enggak ada pak, sudah enggak ada', saya tiap hari di lapangan," kata Jokowi saat pidato dalam acara Konsolodasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan

Jokowi menceritakan pengalamannya saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Mantan Gubernur Dki Jakarta membantah jika politik uang dianggap tidak ada.

"Saya pernah ikut Pilkada, Pilwakot dua kali, pernah ikut Pilgub dua kali karena dua ronde, Pilpres dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, ada!" ujarnya.

Jokowi memerintahkan Bawaslu melibatkan masyarakat untuk mengawasi politik uang pada pemilu 2024. Sebab, hal ini merusak demokrasi di Indonesia.

"Itu tugas Bawaslu, aturannya sudah diperketat. Tetapi praktiknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit, ini ada gap (jarak), libatkan masyarakat untuk memperkecil terjadinya politik uang," ucapnya.

"Karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indoensia," tutup mantan Wali Kota Solo itu.

 

Read More

Jokowi Sentil Bawaslu Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo memberi sejumlah pesan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pesan-pesan itu disampaikannya dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Pesan tersebut juga disampaikan mengingat Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Bahkan, bisa menjadi yang terbesar di dunia. "Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia," ujar Jokowi

1. Hati-hati Karena menjadi pemilu dan pilkada yang terbesar, Jokowi mengimbau agar Bawaslu berhati-hati untuk mengawasinya. Sebab, Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu. "Hati-hati mengenai ini, dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam," tutur dia. Kendati begitu dia percaya, Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena pengalaman yang dimiliki Indonesia.

2. Antisipasi pelanggaran Pemilu Pesan kedua Jokowi adalah meminta Bawaslu mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024. Pelanggaran bisa saja terjadi mengingat pemilu adalah pesta demokrasi terbesar. Meski pada akhirnya, semua pihak akan menerima keputusan akhir layaknya pertandingan sepak bola. Kendati begitu, keputusan akhir itu bisa diterima jika Pemilu diselenggarakan secara adil dan berintegritas "Perhatikan satu per satu, jangan ada yang terlewat," ucap Jokowi. Pelanggaran pemilu, kata Jokowi, merupakan salah satu potensi masalah yang perlu segera dipetakan.

3. Kerja keras awasi penyusunan DPT Pesan lainnya, Jokowi meminta Bawaslu bekerja keras untuk mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, DPT kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jokowi menyebutkan, DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan. "Soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang," ujar Jokowi.

4. Lapor kalau ada penghambat Masih terkait DPT, Jokowi meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk melapor kepadanya ketika ketika ada yang menghambat penyusunan DPT. Apalagi, urusan DPT menjadi krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui, Indonesia paling lemah terkait urusan data. "Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah, yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), laporkan ke saya," tutur Jokowi.

5. Jangan bikin waswas Pemilu Karena bertugas mengawasi jalannya Pemilu, Jokowi meminta Bawaslu jangan menjadi lembaga yang menakutkan. Jika begitu, ia khawatir peserta Pemilu takut melakukan sosialisasi, meski Bawaslu harus menjadi lembaga yang disegani. Ia pun membagikan pengalamannya saat dipanggil Bawaslu atas dugaan penyelenggaraan kampanye. Kala itu, dia merasa grogi "Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita," tutur Jokowi. 6. Tak usah ragu Kepala Negara pun mengingatkan agar selama tahapan Pemilu serentak 2024, Bawaslu senantiasa bekerja cepat, responsif, dan selalu berada pada koridor hukum. Jokowi menekankan, koridor hukum harus selalu jadi pegangan Bawaslu. "Merespons pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak," kata Jokowi.

7. Buat aturan yang jelas Jokowi meminta Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas dalam penegakan pemilu. Aturan-aturan dalam tahapan pemilu, menurut dia, harus jelas, rinci dan tidak multitafsir. "Aturannya jangan banyak tafsir, apasih, buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh Gedok-nya itu jelas, ini salah, dok, udah," tambah dia. Aturan yang jelas ini juga perlu mengatur terkait isu-isu yang mengemuka di media sosial (medsos). Medsos menjadi salah satu wadah yang rawan, utamanya terkait politik identitas, politik suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) yang mengemuka. "Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil, pasti grogi (peserta pemilu)," tegas Jokowi.

8. Libatkan masyarakat awasi politik uang Kemudian, Jokowi meminta Bawaslu melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik politik uang yang beredar dalam pemilu yang masih ada hingga kini. Dia mengakui, berdasarkan pengalamannya ikut pilkada dan pilpres, politik uang masih selalu ada. Bahkan menurut Jokowi, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu. "Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada," ucap dia. Oleh karena itu, menjadi tugas Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik tersebut.

Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu. "Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, yang berkualitas," sebut Jokowi.

 

Read More