Ujang Komarudin Pengamat Politik Universitas Al Azhar Menilai Tindakan Prabowo Yang Merangkul Semua Pihak Tidak Akan Menghambat Proses Demokrasi

Yogyakarta – Dalam iklim politik yang dinamis seperti di Indonesia, berbagai pandangan muncul terkait langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin untuk memperkuat stabilitas dan kemajuan negara. Salah satu isu yang tengah menjadi sorotan adalah tindakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang merangkul berbagai pihak, termasuk yang sebelumnya berada di luar lingkaran pemerintahan. Beberapa pihak menilai langkah ini dapat mengancam proses demokrasi, namun pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menepis kekhawatiran tersebut.

Ujang Komarudin menilai bahwa tindakan Prabowo merangkul semua pihak justru merupakan bentuk strategi yang inklusif dan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa demokrasi tidak semata-mata diukur dari keberadaan oposisi yang selalu kritis, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan partai-partai politik untuk mendengarkan suara rakyat dan menerima kritik dari mana pun. "Kritik terhadap kinerja pemerintah tidak harus datang dari oposisi. Justru dengan merangkul semua pihak, pemerintah bisa mendapatkan masukan lebih konstruktif dari berbagai kalangan," jelas Ujang.

Lebih lanjut, Ujang menekankan bahwa dalam konteks demokrasi yang sehat, penting bagi semua elemen bangsa untuk berkolaborasi demi kepentingan rakyat. Merangkul semua pihak tidak berarti meniadakan kritik atau mengurangi transparansi, tetapi sebaliknya, memperkuat sinergi untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan adanya pandangan ini, Ujang berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menilai langkah-langkah politik yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai narasi negatif yang mengatakan bahwa tindakan merangkul semua pihak akan melemahkan demokrasi justru menyesatkan pemahaman publik. Sebaliknya, langkah ini harus dilihat sebagai upaya membangun persatuan dan memperkuat fondasi demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemerintah saat ini telah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat demokrasi. Semua pihak diharapkan dapat bersama-sama berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih maju, dengan tetap menjaga semangat demokrasi dan terus mengedepankan kepentingan rakyat.