Komisi IX DPR mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencanangkan penguatan arsitektur kesehatan global sebagai salah satu poin utama dalam Presidensi G20 di Bali. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.
“Saya kira kita setuju, belajar dari ujian kemanusiaan secara global, ini menunjukkan bahwa pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara, butuh kegotongroyongan, butuh kerja sama semua pihak,” kata Rahmad di Jakarta
Dikatakan politisi PDIP itu, dalam penanganan satu pandemi tidak hanya dilakukan oleh satu negara, tetapi seluruh negara. Karena, kata dia, krisis pandemi ini sangat berdampak, baik kesehatan maupun ekonomi satu negara.
“Untuk itu butuh kolaborasi, butuh struktur industri farmasi yang berkeadilan, penuh kerja sama sehingga tidak hanya dikuasai oleh industri-industri besar, dan tidak semata-mata industri farmasi, yang hanya untuk mencari mendapatkan keuntungan sehingga belajar dari itu, buatlah kolaborasi, butuh yang namanya struktur keadilan dalam industri farmasi secara global, termasuk di Indonesia,” tuturnya.
Menurut Rahmad, langkah Presiden Jokowi perkuat arsitektur farmasi ini sebagai cara agar Indonesia tidak tergantung pada impor. Oleh sebab itu, langkah ini sangat Om the track dalam memperkuat industri farmasi Indonesia.
“Ya sudah, itu bentuk kegelisahan Presiden Jokowi terhadap ketergantungan impor yang sudah dirasakan oleh bapak presiden, makanya 2016 presiden dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Inpres instruksi Presiden nomor 6 2016 percepatan industri farmasi,” ucapnya.
Rahmad pun mengakui, Presiden Jokowi pernah geram dengan sikap anak buahnya yang tidak membeli produksi dari industri-industri farmasi kecil di Indonesia.
“Saya kira juga pemerintah dalam hal ini presiden juga geram, kan industri kecil-kecil yang bisa dibuat di dalam negeri ternyata tidak dibeli oleh pemerintah ketika pengadaan barang, pemerintah itu siapa? Ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” bebernya.
Selain itu, kata Rahmad, ketegasan Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri mulai terlihat hasilnya.
“Sekarang kan luar biasa pak presiden dengan menekankan kewajiban TKDN saya kira itu memacu industri-industri yang tidak membutuhkan investasi besar, tidak membutuhkan teknologi besar itu wajib hukumnya dibeli oleh pemerintah daerah. Bahkan LKPP mensyaratkan untuk kandungan-kandungan lokal yang besar itu yang harus dibeli oleh negara,” jelasnya.
“Nah kalau kemarin kan enggak, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah betul, sudah tepat ketika teknologi yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu membutuhkan teknologi dan investasi besar. saya kira sudah bisa dibuat di Indonesia wajib hukumnya dibeli oleh pengadaan barang, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.
Rahmad pun meminta seluruh pihak mendukung langkah besar Presiden Jokowi dengan membangun kolaborasi yang lebih insentif lagi, khususnya kolaborasi antar kementerian dalam mengeksekusi langkah besar Presiden dalam menguatkan arsitektur kesehatan global.
“Saya kira apa yang sudah dibuat oleh presiden tinggal kita ditegakkan kolaborasi, kerja sama yang lebih insentif. Koordinasi antar lintas kementerian, lintas lembaga baik kementerian perindustrian, kementerian perdagangan kemudian kementerian kesehatan (BPOM). Berikan karpet merah kepada calon investor yang akan menanamkan modal ke Indonesia, yang sudah ada karpet merah itu tinggal diisi, tinggal dipermudah dengan sesering mungkin koordinasi antar lintas kementerian lembaga untuk menggaet investasi,” tuturnya.
“Sudah tepat tinggal ditingkatkan lagi pengadaan-pengadaan barang oleh LKPP yang mewajibkan untuk TKDN kita ditingkatkan sehingga okupansi industri dalam negeri yang dibeli oleh pemerintah juga akan naik,” tutupnya.
Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi, penguatan arsitektur kesehatan global menjadi satu dari tiga sektor prioritas yang menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yakni transformasi digital dan transisi energi.
