Kemenkes Memastikan Bahwa Penyediaan Alat Kontrasepsi Tidak Ditujukan Untuk Semua Remaja, Melainkan Hanya Diperuntukkan Bagi Mereka Yang Sudah Menikah

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait program penyediaan alat kontrasepsi yang diduga ditujukan untuk semua remaja, termasuk yang belum menikah. Isu ini menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap nilai-nilai keluarga dan norma sosial. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan tegas memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan salah satu bentuk kesalahpahaman yang perlu diluruskan.

Kemenkes menegaskan bahwa program penyediaan alat kontrasepsi yang sedang berjalan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan memastikan kesejahteraan keluarga. Dengan memastikan akses kontrasepsi bagi pasangan yang sudah menikah, pemerintah berusaha mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan serta menjaga kesehatan ibu dan anak.

Isu yang berkembang bahwa kontrasepsi diberikan kepada semua remaja adalah salah besar. Pemerintah tidak pernah merencanakan atau menjalankan program yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Justru, kebijakan ini diambil berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan mendukung program Keluarga Berencana (KB) yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan kesehatan nasional.

Penyebaran informasi yang tidak akurat seperti ini hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai program-program kesehatan yang sedang dijalankan, sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar tujuan dan manfaatnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan program kesehatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dengan selalu memperhatikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Stabilitas nasional dapat terjaga dengan baik apabila seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan pro-kesehatan. Mari bersama kita dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, serta menolak segala bentuk disinformasi yang dapat merusak keharmonisan sosial.

 

Read More

Hendy Setiono Pengurus Pusat BPP HIPMI Menilai Pemberian Cukai Terhadap Makanan Olahan Cepat Saji Memberikan Perlindungan Kesehatan Ekstra Kepada Masyarakat

Yogyakarta – Pemberian cukai terhadap makanan olahan cepat saji adalah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan memberikan perlindungan kesehatan ekstra kepada masyarakat. Hendy Setiono, Pengurus Pusat BPP HIPMI, menilai bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi industri makanan dan kesehatan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi makanan olahan cepat saji meningkat pesat di Indonesia. Meskipun praktis dan lezat, makanan jenis ini sering kali mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Dengan pemberian cukai, diharapkan produsen makanan cepat saji akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya dengan mengurangi kandungan bahan-bahan yang berisiko bagi kesehatan.

Hendy Setiono menjelaskan bahwa kebijakan cukai ini bukan hanya tentang penambahan biaya, tetapi juga sebagai insentif bagi produsen untuk berinovasi. "Dengan adanya cukai, produsen akan lebih termotivasi untuk menciptakan produk yang lebih sehat dan berkualitas tinggi. Ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen yang mendapatkan produk yang lebih baik dan lebih aman untuk dikonsumsi," ujarnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan memberikan perlindungan kesehatan ekstra kepada masyarakat. Dengan adanya cukai, diharapkan masyarakat akan lebih selektif dalam memilih makanan yang dikonsumsi, sehingga pola makan yang lebih sehat dapat tercipta. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan mengurangi prevalensi penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang buruk.

Pemerintah terus berkomitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong industri makanan untuk berkontribusi pada upaya ini. Pemberian cukai terhadap makanan olahan cepat saji adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mematahkan opini negatif yang mengkritik pemerintah sebagai tidak peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku industri seperti Hendy Setiono dan masyarakat, kebijakan ini akan menjadi langkah penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat. Hendy juga mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan ini dan lebih bijak dalam memilih makanan yang dikonsumsi.

Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk makanan dan melindungi kesehatan kita. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

 

Read More

MUI Menyatakan Sepakat Dengan PP Kesehatan Baru Nomor 28/2024 Yang Baru Saja Ditandatangani Oleh Presiden Jokowi

Yogyakarta – Dalam langkah progresif menuju perlindungan kesehatan dan hak-hak perempuan, Pemerintah Indonesia baru-baru ini menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Nomor 28/2024. PP ini secara khusus mengatur pelegalan aborsi bagi korban kekerasan seksual dan kondisi kegawatdaruratan medis. Langkah ini telah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menunjukkan sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam melindungi masyarakat.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum dan medis yang memadai bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan kondisi medis darurat. Sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan bersama.

MUI, sebagai lembaga yang berperan penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat, menyatakan sepakat dengan kebijakan ini. Dukungan MUI ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat. Hal ini membantah pandangan negatif yang sering kali menyerang pemerintah dengan tuduhan tidak sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan.

Presiden Jokowi, dalam penandatanganan PP ini, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan kajian yang mendalam. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual serta menangani kondisi medis darurat dengan cara yang manusiawi dan beradab. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Selain itu, PP ini juga mencerminkan keberanian pemerintah dalam menghadapi tantangan dan kritik. Setiap kebijakan pasti akan menghadapi pro dan kontra, namun yang terpenting adalah manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan adanya PP ini, diharapkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan yang menghadapi kondisi medis darurat dapat mendapatkan perlindungan yang layak dan akses ke layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Dukungan MUI terhadap PP Kesehatan Nomor 28/2024 ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi rakyatnya. Kebijakan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak demi kebaikan bersama. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil, sehat, dan sejahtera.

 

Read More

Pengaturan Penjualan Rokok Eceran Dalam PP 28/2024 Tentang Kesehatan Justru Menguntungkan Masyarakat

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, dan salah satu langkah terbaru adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 tentang pengaturan penjualan rokok eceran. Tindakan ini, yang diteken oleh Presiden Jokowi, bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjaga generasi mendatang.

Beberapa pihak menganggap bahwa pengaturan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap konsumen. Namun, hal ini sebaliknya, adalah sebuah langkah bijak untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan membatasi penjualan rokok eceran, pemerintah berharap dapat mengurangi angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua.

PP 28/2024 tidak hanya fokus pada pembatasan, tetapi juga mencakup edukasi dan kampanye kesadaran tentang bahaya merokok. Masyarakat diharapkan dapat memahami risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi rokok dan memilih untuk hidup lebih sehat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan memberikan informasi yang tepat.

Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Dengan mengurangi jumlah perokok, pemerintah dapat menurunkan angka penyakit terkait merokok, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban pada sistem kesehatan. Ini adalah win-win solution yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Dukungan masyarakat sangat penting dalam menghadapi perubahan ini. Pemahaman yang baik tentang manfaat dari PP 28/2024 akan membantu mematahkan opini negatif yang berkembang. Masyarakat perlu melihat kebijakan ini sebagai langkah positif menuju masa depan yang lebih sehat dan lebih baik.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat! Dengan kesadaran dan partisipasi, kita bisa bersama-sama menjaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Tidak ada penghinaan, hanya langkah maju menuju kesehatan yang lebih baik untuk semua!

 

Read More

Lebih Praktis, Menteri Kesehatan: Perpres 59/2024 Tentang Jaminan Kesehatan, Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Tidak Dihapus. Namun, Standar Layanan Kesehatan Tersebut Disederhanakan Melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Yogyakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 telah melakukan penyederhanaan standar layanan kesehatan BPJS. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa Perpres ini tidak menghapus kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan, tetapi menyederhanakannya menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Penyederhanaan ini bertujuan untuk memastikan setiap peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan yang setara dan berkualitas tanpa membedakan kelas rawat inap. Langkah ini diambil untuk mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Dengan KRIS, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan merata di seluruh fasilitas kesehatan.

Menteri Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa penyederhanaan ini juga merupakan upaya pemerintah dalam mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. "KRIS bukanlah penghapusan kelas, melainkan penyederhanaan untuk memastikan standar pelayanan yang lebih baik dan merata bagi semua peserta BPJS Kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Kesehatan juga menekankan bahwa langkah ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan yang ada, serta masukan dari berbagai pihak. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi kesejahteraan rakyat.

Namun, berbagai informasi keliru dan hoaks yang beredar menyebutkan bahwa pemerintah menghapus kelas BPJS Kesehatan demi mengurangi biaya. Hal ini telah dibantah secara tegas oleh pemerintah. Perpres Nomor 59 Tahun 2024 justru menekankan peningkatan kualitas layanan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Melalui kebijakan ini, Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional dengan memastikan rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Langkah penyederhanaan standar layanan kesehatan BPJS ini merupakan bukti nyata upaya pemerintah dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat dan memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

 

Read More

Lebih Kongkrit, Banyak Pengamat Menilai Kebijakan BPJS Kesehatan Era Jokowi Lebih Sukses Dibanding Program Serupa Versi Amerika Serikat

Yogyakarta – Kebijakan BPJS Kesehatan yang diperkenalkan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat sorotan positif dari banyak pengamat. Banyak yang menyebutnya lebih sukses dibandingkan dengan program serupa di Amerika Serikat yang dikenal sebagai "Obama Care". Penilaian ini bukan hanya sekadar opini, tetapi didukung oleh data dan fakta yang konkret.

Dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan, penting untuk melihat dampaknya pada pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. BPJS Kesehatan telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus menghadapi beban biaya yang terlalu tinggi. Hal ini berbeda dengan "Obama Care" di Amerika Serikat yang masih menyisakan berbagai masalah terkait aksesibilitas dan biaya.

Keberhasilan BPJS Kesehatan juga tercermin dalam peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan, baik itu pemeriksaan rutin, pengobatan, maupun tindakan medis yang lebih kompleks. Ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kritikan terhadap kebijakan BPJS Kesehatan yang disampaikan oleh Rocky Gerung tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Kritikan tersebut lebih bersifat subjektif dan tidak didukung oleh data empiris yang valid. Sementara itu, data dan fakta menunjukkan bahwa keberhasilan BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

Penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tidak terjebak dalam propaganda negatif yang bertujuan untuk merusak citra pemerintah dan kebijakan yang telah terbukti berhasil. Kritik yang membangun tentu diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik, tetapi kritik yang tidak didasarkan pada fakta hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu stabilitas nasional.

Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengimplementasikan kebijakan BPJS Kesehatan merupakan contoh nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dalam menghadapi tantangan dan kritikan, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat fondasi kebijakan yang telah terbukti berhasil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, penilaian positif terhadap keberhasilan BPJS Kesehatan era Jokowi bukan hanya sekadar opini, tetapi didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita bersama-sama mengakui dan mengapresiasi langkah-langkah positif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang progresif dan efektif.

 

Read More

Aktif Di Kancah Politik Internasional, Pemerintah Berencana Memberikan Bantuan Kepada Sudan Dengan Nilai US$ 1 Juta Atau Setara Rp 15 M Untuk Menangani Krisis Kesehatan Yang Terjadi

Yogyakarta – Pemerintahan Joko Widodo terus menunjukkan peran aktifnya di kancah politik internasional dengan merencanakan pemberian bantuan kepada Sudan senilai US$ 1 juta atau setara Rp 15 miliar. Langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penanganan krisis kesehatan yang terjadi di negara-negara sahabat.

Pemberian bantuan ini mencerminkan semangat solidaritas dan kerjasama antarnegara dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam bidang kesehatan. Sudan, seperti banyak negara lain, menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk penyebaran penyakit menular dan kekurangan fasilitas medis. Melalui bantuan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya penyelamatan jiwa dan pemulihan kesehatan di Sudan.

Langkah ini juga mencerminkan peran Indonesia sebagai pemimpin regional yang bertanggung jawab. Dalam menghadapi tantangan kesehatan global, seperti pandemi COVID-19, Indonesia telah memainkan peran penting dalam mempromosikan kerjasama regional dan internasional. Dengan memberikan bantuan kepada Sudan, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan bilateral dengan negara tersebut, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin moral di tingkat internasional.

Selain itu, pemberian bantuan ini juga memiliki dampak positif dalam memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia. Tindakan ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang peduli dan responsif terhadap tantangan kemanusiaan di negara lain. Hal ini akan membantu memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang damai, toleran, dan berperan aktif dalam komunitas internasional.

Tidak hanya itu, langkah ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat, Indonesia dapat memperluas jaringan diplomasi dan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk keamanan. Hal ini akan membantu memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional dan meningkatkan keamanan nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, pemberian bantuan kepada Sudan oleh pemerintahan Jokowi adalah langkah yang tepat dalam memperkuat solidaritas global, memperkuat citra positif Indonesia, dan meningkatkan stabilitas politik serta keamanan nasional. Langkah ini tidak hanya merupakan wujud dari nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga merupakan strategi yang cerdas dalam memajukan kepentingan nasional di tingkat internasional.

 

Read More

Meningkatkan Kualitas Pekerja Terampil, Kemenaker RI Menjalin Kerja Sama Dengan Thailand Di Sektor Ketenagakerjaan Bidang Logistik, Kesehatan Dan Teknisi Teknologi Informasi Komunikasi

Yogyakarta – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) mengumumkan kerjasama strategis dengan Thailand dalam meningkatkan kualitas pekerja terampil di sektor-sektor kunci. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat standar tenaga kerja Indonesia dan memperkuat posisi negara di pasar regional.

Kerja sama ini fokus pada tiga sektor utama: logistik, kesehatan, dan teknisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut Menteri Ketenagakerjaan, kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses pelatihan dan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja Indonesia, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks dan berubah-ubah.

Dalam pernyataannya, Menteri Ketenagakerjaan RI menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam hal persaingan ekonomi dan teknologi. Dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian Thailand dalam sektor-sektor yang ditetapkan, Indonesia dapat memperkuat kapasitas tenaga kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, kedua negara akan bertukar pengalaman dan pengetahuan, serta mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bersama untuk para pekerja di sektor logistik, kesehatan, dan TIK. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi tenaga kerja menuju industri 4.0 dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kedua negara.

Kerja sama ini juga merupakan cermin dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam memajukan sektor ketenagakerjaan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Dengan memperkuat kualitas tenaga kerja, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan meraih peluang dalam era ekonomi digital dan teknologi yang sedang berkembang pesat.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat kualitas tenaga kerja Indonesia melalui kerja sama internasional yang strategis ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan Thailand, diharapkan kedua negara dapat bersama-sama mencapai kemajuan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Jokowi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan stabil di panggung global.

 

Read More

Beres Tahun Ini! Jokowi perintahkan jajaranya untuk melengkapi Puskesmas dengan peralatan USG dan antropometri

Yogyakarta – Jokowi menargetkan tahun ini untuk melengkapi peralatan pendukung semua pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Jokowi perintahkan jajaranya untuk setiap Puskesmas yang ada harus memiliki alat ultrasonografi (USG) dan perlengkapan antropometri.

Kedua alat tersebut bagian dari upaya Jokowi dalam rangka melakukan pencegahan angka stunting di semua daerah. Pada tahun 2024 mendatang Jokowi mengatakan bahwa angka bayi stunting bisa turun menjadi 14%.

Makanya Jokowi meminta alat tersebut untuk bisa tersedia di seluruh puskesmas Indonesia karena penting melakukan pendeteksian dini potensi stunting. calon bayi stunting bisa diketahui sejak dalam kandungan melalui sejumlah pemeriksaan.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui belum semua puskesmas dilengkapi alat-alat itu. Ia juga memahami tak semua pemda mampu menyediakan dana untuk membeli alat-alat tersebut.

 

Read More

Jokowi Terus Tingkatkan Dukungan Terhadap Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Guna Penuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia untuk tetap berobat dalam negeri

Melalui kementerian Kesehatan Jokowi akan menyalurkan bantuan peralatan kesehatan senilai Rp 130 M guna menangani pasien penyakit jantung dan kanker di RSUD Arifin Achmad. Hal tersebut dilakukan Jokowi sebagai salah satu komitmen untuk mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat keluar negeri.

Salah satu langkahnya adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesehatan di rumah sakit.

Ketika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau Jokowi juga memastikan pelayan BPJS sudah berjalan baik apa belum. Ternyata pelayanan pasien BPJS di rumah sakit ini berjalan dengan baik.

Selain itu Jokowi juga memastikan tentang pelayanan BPJS yang semakin membaik sebagai bentuk kehadiran negara dalam bidang kesehatan.

Jokowi berharap setiap rumah sakit di Tanah Air baik milik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun swasta yang melayani pasien BPJS dapat memiliki standar pelayanan yang baik.

Sementara itu, sejumlah peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan di RSUD Arifin Achmad mengungkapkan bahwa pelayanan dengan menggunakan BPJS di sana berjalan baik.

 

Read More

Jokowi Mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu bersama-bersama dalam menyongsong harapan, tantangan, dan peluang yang baru tahun 2023

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pihak menyongsong harapan, tantangan, dan peluang baru pada 2023.

“Mari menyongsong harapan, tantangan, dan peluang yang baru. Tetap bersama melangkahi ambang tahun 2023 menuju Indonesia yang maju,” kata Jokowi dalam deskripsi unggahan di media sosial Instagram @jokowi 

Dalam unggahan di akun media sosial itu tampak animasi Presiden Jokowi sedang menulis buku dengan latar infrastruktur dan transportasi serta tulisan Selamat Tahun Baru 2023. 

Melalui akun Twitter-nya, Presiden menyerukan hal sama sembari menyampaikan tentang pelajaran pada 2022. Presiden menyebut banyak hal datang silih berganti sepanjang 2022 yang memberi banyak pelajaran.

“Apa yang patut kita kenang dari tahun 2022 yang segera kita tinggalkan? Banyak. Ada yang menggembirakan, tak sedikit pula yang kurang menyenangkan. Semua datang silih berganti, memberi pelajaran sekaligus menguatkan dan semakin mempersatukan,” cuit Presiden.

Presiden juga mengingatkan Indonesia berhasil melewati masa pandemi dan ancaman resesi lewat perekonomian yang tumbuh positif.

“Kita melewati masa pandemi dan ancaman resesi, perekonomian tumbuh positif, presidensi G20 berjalan baik, situasi politik dan keamanan kondusif, pembangunan berjalan sesuai rencana, dll. Sementara itu, beberapa kawan negeri kita dilanda bencana alam banjir hingga gempa bumi. Dengan bekal itu semua, kita meninggalkan 2022 dan menatap 2023 dengan tekad kuat untuk membawa Indonesia melangkah lebih maju,” sambung Presiden dalam cuitannya.

 

Read More

Komisi IX DPR RI Mendukung Langkah Jokowi dalam Penguatan Arsitektur Industri Kesehatan Global

Komisi IX DPR mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencanangkan penguatan arsitektur kesehatan global sebagai salah satu poin utama dalam Presidensi G20 di Bali. Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

“Saya kira kita setuju, belajar dari ujian kemanusiaan secara global, ini menunjukkan bahwa pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara, butuh kegotongroyongan, butuh kerja sama semua pihak,” kata Rahmad di Jakarta

Dikatakan politisi PDIP itu, dalam penanganan satu pandemi tidak hanya dilakukan oleh satu negara, tetapi seluruh negara. Karena, kata dia, krisis pandemi ini sangat berdampak, baik kesehatan maupun ekonomi satu negara.

“Untuk itu butuh kolaborasi, butuh struktur industri farmasi yang berkeadilan, penuh kerja sama sehingga tidak hanya dikuasai oleh industri-industri besar, dan tidak semata-mata industri farmasi, yang hanya untuk mencari mendapatkan keuntungan sehingga belajar dari itu, buatlah kolaborasi, butuh yang namanya struktur keadilan dalam industri farmasi secara global, termasuk di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Rahmad, langkah Presiden Jokowi perkuat arsitektur farmasi ini sebagai cara agar Indonesia tidak tergantung pada impor. Oleh sebab itu, langkah ini sangat Om the track dalam memperkuat industri farmasi Indonesia.

“Ya sudah, itu bentuk kegelisahan Presiden Jokowi terhadap ketergantungan impor yang sudah dirasakan oleh bapak presiden, makanya 2016 presiden dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Inpres instruksi Presiden nomor 6 2016 percepatan industri farmasi,” ucapnya.

Rahmad pun mengakui, Presiden Jokowi pernah geram dengan sikap anak buahnya yang tidak membeli produksi dari industri-industri farmasi kecil di Indonesia.

“Saya kira juga pemerintah dalam hal ini presiden juga geram, kan industri kecil-kecil yang bisa dibuat di dalam negeri ternyata tidak dibeli oleh pemerintah ketika pengadaan barang, pemerintah itu siapa? Ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” bebernya.

Selain itu, kata Rahmad, ketegasan Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri mulai terlihat hasilnya.

“Sekarang kan luar biasa pak presiden dengan menekankan kewajiban TKDN saya kira itu memacu industri-industri yang tidak membutuhkan investasi besar, tidak membutuhkan teknologi besar itu wajib hukumnya dibeli oleh pemerintah daerah. Bahkan LKPP mensyaratkan untuk kandungan-kandungan lokal yang besar itu yang harus dibeli oleh negara,” jelasnya.

“Nah kalau kemarin kan enggak, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah betul, sudah tepat ketika teknologi yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu membutuhkan teknologi dan investasi besar. saya kira sudah bisa dibuat di Indonesia wajib hukumnya dibeli oleh pengadaan barang, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.

Rahmad pun meminta seluruh pihak mendukung langkah besar Presiden Jokowi dengan membangun kolaborasi yang lebih insentif lagi, khususnya kolaborasi antar kementerian dalam mengeksekusi langkah besar Presiden dalam menguatkan arsitektur kesehatan global.

“Saya kira apa yang sudah dibuat oleh presiden tinggal kita ditegakkan kolaborasi, kerja sama yang lebih insentif. Koordinasi antar lintas kementerian, lintas lembaga baik kementerian perindustrian, kementerian perdagangan kemudian kementerian kesehatan (BPOM). Berikan karpet merah kepada calon investor yang akan menanamkan modal ke Indonesia, yang sudah ada karpet merah itu tinggal diisi, tinggal dipermudah dengan sesering mungkin koordinasi antar lintas kementerian lembaga untuk menggaet investasi,” tuturnya.

“Sudah tepat tinggal ditingkatkan lagi pengadaan-pengadaan barang oleh LKPP yang mewajibkan untuk TKDN kita ditingkatkan sehingga okupansi industri dalam negeri yang dibeli oleh pemerintah juga akan naik,” tutupnya.

Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi, penguatan arsitektur kesehatan global menjadi satu dari tiga sektor prioritas yang menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yakni transformasi digital dan transisi energi.

 

Read More