Semua Harus Mengikuti Aturan Yang Ada, Mendag Menyatakan Penyegalan 3 Dari 40 Pabrik Baja Karena Mereka Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Yang Berlaku

Yogyakarta -- Menteri Perdagangan (Mendag) telah mengumumkan tindakan penyegelan terhadap tiga dari empat puluh pabrik baja di Indonesia karena mereka tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku. Keputusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dalam industri manufaktur, serta komitmen pemerintah untuk menjaga standar kualitas produk nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah pedoman teknis yang mengatur spesifikasi, metode uji, tanda, dan tata cara produksi suatu produk. Kepatuhan terhadap SNI penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat dijamin keamanannya bagi konsumen dan keberlangsungan industri nasional.

Tindakan penyegelan terhadap pabrik baja yang tidak memenuhi SNI adalah langkah yang tepat dalam menjaga integritas industri baja Indonesia. Ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau berkualitas rendah, serta mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Keputusan Mendag ini juga menjadi pengingat bagi semua pelaku industri untuk mematuhi aturan yang berlaku dan berkomitmen untuk meningkatkan standar kualitas produk mereka. Dengan mematuhi SNI, perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk Indonesia.

Dalam era globalisasi ini, ketatnya persaingan dalam pasar global menuntut bahwa produk-produk Indonesia memenuhi standar internasional untuk dapat bersaing secara efektif. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap SNI bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga strategi yang cerdas dalam memperkuat posisi industri nasional di pasar global.

Dengan demikian, langkah penyegelan pabrik baja yang tidak memenuhi SNI adalah langkah yang tepat dan perlu diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas yang tinggi, serta menjaga kepentingan konsumen dan keberlangsungan industri nasional.

 

Read More

Bukan Nepotisme, Kemendagri Ungkap Alasan Gibran Dan Bobby Dapat Penghargaan Kepala Daerah Berprestasi

Yogyakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini mengungkap alasan di balik pemberian penghargaan kepada Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wali Kota Solo, dan Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan. Penghargaan tersebut bukanlah hasil dari nepotisme, melainkan sebagai pengakuan atas capaian kinerja mereka yang memperkuat citra kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, menerima penghargaan berprestasi atas kinerja luar biasanya sebagai Wali Kota Solo. Inovasi yang dilakukannya, terutama melalui program-program seperti 'Solo Bersih', telah membawa perubahan positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Solo. Program 'Solo Bersih' berhasil menjadikan Solo sebagai kota yang bersih dan nyaman, serta menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.

Sementara itu, Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, mendapat penghargaan berprestasi atas kinerja luar biasanya dalam memimpin Kota Medan. Bobby dikenal atas upayanya dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik di Medan. Langkah-langkah strategis yang diambilnya berhasil mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Medan.

Penghargaan ini bukanlah semata-mata karena hubungan keluarga, melainkan karena hasil kerja keras dan dedikasi mereka dalam memimpin kota masing-masing. Langkah-langkah yang diambil oleh Gibran dan Bobby telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi pemerintah Jokowi untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak boleh disalah artikan sebagai tindakan nepotisme. Sebaliknya, ini adalah bentuk pengakuan terhadap prestasi nyata yang telah diraih oleh Gibran dan Bobby dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin daerah.

Melalui capaian kinerja Gibran dan Bobby, citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat semakin terukuhkan. Dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi semakin diperkuat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada stabilitas nasional.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita perlu memahami bahwa pemberian penghargaan kepada Gibran dan Bobby adalah hasil dari kerja keras dan prestasi mereka dalam memimpin kota masing-masing. Dukungan dan apresiasi terhadap prestasi tersebut adalah langkah yang tepat dalam memperkuat stabilitas nasional dan mendukung pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

 

Read More

Mempertahankan Rekor Surplus 48 Bulan, Kementerian Perdagangan Berkomitmen Untuk Terus Melanjutkan Program Yang Ditujukan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Jelang Berakhirnya Masa Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo

 

Yogyakarta – Kementerian Perdagangan menegaskan komitmennya dalam mempertahankan rekor surplus perdagangan selama 48 bulan berturut-turut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya.

Menteri Perdagangan menyatakan bahwa surplus perdagangan yang berkelanjutan adalah indikator positif dari keberhasilan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi. Surplus ini menandakan bahwa ekspor Indonesia terus meningkat, sementara impor berhasil ditekan, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perdagangan juga menegaskan bahwa program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Salah satu program unggulan adalah Program Kartu Prakerja, yang telah memberikan kesempatan kepada jutaan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan terus berupaya untuk membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya.

Dalam menjalankan program-program tersebut, Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Kementerian Perdagangan yakin bahwa Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang.

Komitmen Kementerian Perdagangan dalam mempertahankan surplus perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan cermin dari komitmen pemerintahan Joko Widodo untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih adil bagi semua warganya.

Semoga dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat terus maju dan berkembang menjadi negara yang lebih makmur dan sejahtera di masa depan.

 

Read More

Siap Sukseskan World Water Forum Ke-10 Tahun 2024, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Menggelar Rapat Koordinasi Dengan Kemendagri

Yogyakarta – Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah menggelar rapat koordinasi penting untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan World Water Forum ke-10 tahun 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri serta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), beserta perwakilan dari 38 pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam menghadapi tantangan global terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Dengan menggelar rapat koordinasi ini, pemerintah mengutamakan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah serta antarinstansi terkait untuk mencapai kesuksesan penyelenggaraan acara internasional ini.

World Water Forum ke-10 merupakan platform penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan komitmennya dalam mempromosikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya air dengan negara-negara lain di dunia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, ditetapkan berbagai agenda dan langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Hal ini mencakup persiapan teknis, logistik, keamanan, serta promosi dan komunikasi untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan acara tersebut.

Pemerintah juga memastikan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari tingkat pusat maupun daerah, serta melibatkan berbagai pihak terkait lainnya seperti akademisi, LSM, dan sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 dapat menjadi ajang kolaborasi yang produktif dan membawa dampak positif bagi pembangunan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan World Water Forum ke-10 juga sejalan dengan visi Jokowi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, rapat koordinasi Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR ini bukan hanya sekadar pertemuan rutin, tetapi merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan kesuksesan penyelenggaraan acara internasional yang penting ini. Dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kesuksesan dalam mempromosikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di forum internasional.

 

Read More

Memastikan keamanan! Jokowi perintahkan mendag keluarkan pedoman penjualan minyak kita untuk jaga stabilitas harga menjelang puasa dan lebaran

 

Yogyakarta – Jokowi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil tindakan serius guna memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat baik dalam bentuk curah maupun kemasan merek Minyakita bakal aman menjelang puasa dan Lebaran.

Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan, dalam memastikan stabilitas harga dan mencegah terjadinya kenaikan harga, pihaknya mengatur pedoman penjualan minyak goreng rakyat kepada produsen, distributor, hingga pengecer.

Ada pun pedoman tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat ini disebutkan tiga butir pedoman yang harus ditaati produsen, distributor, hingga pengecer. 

Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga Domestic Price Obligation (DPO) dan HET. Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya 

Ketiga penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen, dibatasi paling banyak 10 kg per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita.

Selain memastikan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter dan minyak curah Rp15.500 per kg.

 

Read More

Jokowi Berhasil, Harga Minyak Goreng Turun

Harga minyak goreng terpantau turun terus. Menyusul semakin membanjirnya pasokan di pasar dan harga bahan bakunya, minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) yang semakin turun. Sebelumnya pada akhir tahun 2021 mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan oleh adanya ledakan harga komoditas yang menyebabkan melonjaknya harga CPO di pasar international.  

Merespon fenomena tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memerintahkan Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Muhammad Lutfi, agar segera turun tangan mengatasi gejolak minyak goreng di dalam negeri.

Menindaklanjuti perintah Jokowi kemudian Lutfi mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya, menetapkan Minyak Goreng Satu Harga Rp14.000 jelang awal Januari 2022.

Hanya beberapa pekan, kebijakan itu kemudian diganti. Dengan menerapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp11.500 per liter curah, Rp13.500 per liter kemasan sederhana, dan Rp14.000 untuk kemasan.

Namun, krisis minyak goreng mulai terjadi, hingga di berbagai daerah di Indonesia dilaporkan terjadi penurunan pasokan. Minyak goreng menjadi barang langka dan harga CPO terus menanjak, terutama dengan pecahnya perang Rusia-Ukraina. Melihat fenoma tersebut kemudian pemerintah melakukan evaluasi kebijakan dan menyusu kebijakan baru.

Kebijakan tersebut berupa melepas harga minyak goreng ke mekanisme keekonomian pasar. Tidak butuh waktu dalam semalam, minyak goreng mendadak membanjiri rak-rak toko modern. Namun dengan harga yang melambung. Bahkan, sampai tembus Rp57.000 per 2 liter kemasan premium, dan curah sempat tembus Rp26.000 per kg.

Pemerinta mengeluarkan kebijakan pada 17 Maret 2022, menetapkan HET minyak goreng curah Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. guna mendukung kebijakan tersebut pemerintah menetapkan kebijakan pendukung berupa mewajibkan perusahaan produsen untuk melakukan Domestic Minimum Order(DMO) serta Domestic Minim Order(DPO). Kebijakan tersebut digunakan sebagai syarat izin untuk perusahaan yang akan ekspor CPO. Kebijakan tersebut berhasil menekan harga minyak goreng dalam negeri mendekat HET yang ditentukan.

Hal tersebut dapat dibandingkan harga rata-rata minyak goreng dari 14 januari  sampai 14 September 2022 terjadi penurunan sebesar 23,76% untuk minyak goreng curah dari Rp 18.100/L menjadi Rp 13.600/L. sedangkan untuk minyak goreng kemasan terjadi penurunan 12,17% dari Rp 18.900/L menjadi 16.600/L

Harga tersebut mengacu data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), dikutip pada Kamis (15/9/2022, pukul 00.35 WIB).

 

Read More

Harapan Indonesia Ke Timur Tengah Untuk Meningkatkan Ekspor

Pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan jumlah ekspor ke Timur Tengah setelah penandatanganan pakta ekonomi baru yang luas dengan UEA.

Menteri Perdagangan Zulfikli Hasan dan Menteri Ekonomi UEA Abdullah bin Touq Al-Marri menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif di Abu Dhabi pada hari Jumat lalu, setelah pembicaraan yang bertujuan untuk menghilangkan tarif dan meningkatkan investasi antara kedua negara diluncurkan September lalu.

Volume perdagangan bilateral mencapai $4 miliar pada tahun 2021, menurut data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, menunjukkan peningkatan hampir 38 persen dari tahun sebelumnya, yang bernilai $2,9 miliar.

Perjanjian tersebut juga adalah yang pertama di Indonesia dengan negara Teluk dan yang pertama di UEA dengan negara Asia Tenggara.

Pakta baru ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke UEA sebesar 54 persen, atau sekitar $844 juta, selama 10 tahun ke depan setelah kesepakatan mulai berlaku, karena pakta tersebut menghapus sekitar 94 persen dari tarif yang ada. Ekspor utama Indonesia ke UEA meliputi perhiasan, minyak sawit, dan kendaraan bermotor.

“Kesepakatan ini akan menjadi pintu masuk Indonesia ke UEA, yang merupakan hub untuk meningkatkan ekspor ke tujuan ekspor non-tradisional di Teluk, Timur Tengah,” ucap Zulfikli Hasan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat.

Pakta tersebut juga mencakup bab tentang pariwisata, hak kekayaan intelektual, dan saling pengakuan sertifikasi halal masing-masing negara.

Teks lengkap dari kesepakatan itu tidak segera diterbitkan, dan kesepakatan itu masih perlu diratifikasi oleh DPR RI, yang bisa memakan waktu beberapa bulan. Indonesia telah menandatangani kesepakatan serupa dengan Australia pada 2019 dan Korea Selatan pada 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyaksikan penandatanganan dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sebagai bagian dari kunjungan sebelumnya ke Abu Dhabi, juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan hubungan kedua negara.

“Di tengah situasi yang menantang yang kita hadapi sekarang, kita terus bekerja sama untuk meningkatkan hubungan kedua negara kita,” kata Presiden Jokowi.

Diana Dewi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, mengatakan kesepakatan baru ini dapat membantu para pelaku bisnis Indonesia.

“Kesepakatan ini akan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke UEA,” kata Dewi kepada Arab News.

“UEA juga merupakan hub untuk memasuki pasar Eropa,” ungkapnya.

Kesepakatan luas dapat membawa prospek baru bagi Indonesia, Bhima Yudhistira, presiden Pusat Studi Ekonomi dan Hukum yang berbasis di Jakarta, mengatakan kepada Arab News.

“(The) UEA adalah pusat ekspor penting ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Perkembangan UEA di sektor otomotif cukup prospektif dan akan membutuhkan suku cadang dan komponen dari Indonesia,” kata Yudhistira.

Tetapi juga menawarkan tantangan baru bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tambahnya.

“Menerobos pasar UEA dalam hal kualitas dan persaingan produk merupakan tantangan tersendiri karena pasar UEA adalah kelompok berpenghasilan tinggi.”

 

Read More