Jokowi Tetapkan IKN Nusantara Jadi Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunannya.

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pada kesempatan ini, Jokowi juga memerintahkan agar seluruh proyek strategis nasional atau PSN yang tersisa harus rampung secara fisik sebelum 2024 serta bisa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Jokowi juga berharap PSN tersebut bisa memberikan efek positif bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," jelasnya.

Airlangga juga melaporkan sepanjang 2019-2021 sebanyak 66 PSN dengan nilai Rp414,3 triliun telah rampung. Dari Januari hingga Agustus 2022, setidaknya sembilan PSN dengan nilai Rp140,1 triliun juga telah selesai.

"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun," tambahnya.

Ia juga memaparkan beberapa PSN yang masih belum selesai, di antaranya adalah Bendungan Gerak Karangnongko; Tol Tuban-Lamongan; Tol Trans Sumatera; Tol Semarang-Demak; pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro; proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat; proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi; dan proyek lapangan gas Ubadari.

 

Read More

Laju Pertumbuhan Pelaku Usaha Muda Meningkat Berkat Bantuan Jokowi

Perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai begitu tinggi. Sejumlah bantuan yang diluncurkan membuat pertumbuhan pelaku usaha muda Tanah Air makin meningkat.

Ketua Komisi I DPRD Ambon Zeth Pormes mengatakan bantuan yang diberikan Jokowi tepat menyasar langsung ke persoalan pelaku UMKM.

Dampak positif yang ditimbulkan begitu besar lantaran turut membuat perekonomian UMKM kembali bergerak. Imbas dari hadirnya bantuan Jokowi telah mampu membuat pertumbuhan wirausaha muda meningkat. Kehadirannya kian menguatkan minat generasi muda dalam memulai usaha.

"Saat ini saja Jokowi memimpin, Indonesia sudah naik ke 3,7 persen entrepreneurship," ujar Zeth Pormes.

Dia menambahkan dukungan besar Jokowi terhadap sektor UMKM juga menciptakan kondisi ekonomi yang lebih positif. Tidak hanya di tingkat perkotaan, namun ternyata juga turut dirasakan hingga di pedesaan.

Kondisi tersebut menjadi bukti keseriusan Jokowi dalam memulihkan ekonomi, terlihat dengan pertumbuhan ekonomi yang makin baik. Menjadikan keberlangsungan hidup masyarakat menjadi lebih baik pasca-pandemi.

"Kami harapkan sampai akhir masa jabatan di 2024 bisa tercipta 5 persen pengusaha Indonesia dari jumlah keseluruhan populasi," harap Zeth Pormes.

 

Read More

Menlu: Persiapan KTT G20 on the Right Track

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan persiapan Indonesia dalam mengelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada pertengahan November mendatang sudah berada di jalur yang benar.

“Kita sudah siap dari segi logistik maupun substansi. Saya kira persiapan kita on the right track,” ujar Menlu dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (09/09/2022).

Menlu menambahkan, di dalam rapat para menteri telah melaporkan semua persiapan penyelengggaraan pertemuan G20 tersebut kepada Presiden.

“Kita melaporkan kepada Bapak Presiden semua persiapannya. Dari Agustus sampai September ada enam pertemuan tingkat menteri, terus nanti Oktober-November masih ada delapan pertemuan tingkat menteri, sampai menuju ke KTT G20. Tapi persiapannya alhamdulillah, semuanya on the right track,” ujarnya.

Senada, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa perkembangan pertemuan tingkat menteri yang dilaporkan kepada Presiden untuk disampaikan dalam pertemuan tingkat pemimpin negara.

“Kita semuanya melaporkan perkembangan yang selama ini terjadi di tingkat menteri-menteri, yang nanti akan disampaikan untuk tingkat kepala negara,” ujar Menkeu. 

 

Read More

Istana Pastikan Data Jokowi Masih Aman dari Peretasan

Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan data Presiden Joko Widodo masih aman dari peretasan oknum tidak bertanggung jawab. 

"Saat ini, sekali lagi tidak ada data isi surat surat apapun yang terkena aksi peretasan, tetapi diingatkan bahwa upaya meretas itu sudah masuk aksi dari melanggar hukum. Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum,” kata Heru saat dikonfirmasi, Sabtu (10/9/2022).

Untuk diketahui, peretas dengan nama akun Bjorka kian menjadi sorotan, khususnya setelah menyatakan telah membobol data Kepala Negara dan memiliki data berukuran 189MB dengan sekitar 679.180 data berisikan dokumen kepresidenan di mana beberapa diantaranya termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dikutip melalui akun Twitter @darktracer_int, dokumen yang dicuri pada September 2022 diduga memiliki informasi mengenai surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ditujukan untuk RI1; Surat rahasia kepada Mensesneg dalam amplop tertutup dengan BIN sebagai pengirimnya; dan Permohonan Jamuan Snack Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Selain itu, disebutkan terdapat dokumen Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana dikirim oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan; Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun ditujukan ke Kepala Biro Tata Usaha; Permohonan Audiensi Kepada Menteri Sekretaris Negara Guna Menyampaikan Pandangan dan Gagasan Mengenai Pembentukan Badan Pemasyarakatan dan Badan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tidak hanya itu, terdapat dokumen berisikan Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk RI1 dan dokumen Penunjukan Plh. Deputi Hukum dan PUU tertanggal 2-9 Agustus 2019 atas nama Hayu Sihwati dikirim oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

 

Read More

Ulah Imigrasi Bikin Jokowi Ngamuk Lagi!

Joko Widodo menegur otoritas imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan layanan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Joko Widodo menyebut bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi sehingga dia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani. 

Hal ini diungkapkan ketika memimpin rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), Jumat (9/9/2022).

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," tegas Jokowi.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," lanjutnya.

Jokowi berpandangan seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" tegasnya.

Melihat masalah ini, Jokowi menegaskan dirinya ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

Menurut Presiden, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," ucapnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Read More

Jokowi Dikeroyok Kalah RI di WTO

Presiden Joko Widodo tak gentar pelarangan ekspor bahan mentah, termasuk nikel, dibawa ke mekanisme tuntutan organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO). Bahkan, Presiden bilang, nggak apa-apa jika Indonesia memang harus kalah di WTO.

Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tuntutan 'dispute settlement' di WTO. Yaitu, keberatan atas kebijakan bahan mentah (raw materials) Indonesia oleh Uni Eropa.

Berawal dari pelarangan ekspor bijih nikel oleh Jokowi sejak 1 Januari 2020. Yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Komplain oleh Uni Eropa ke WTO diajukan pada 22 November 2022. Disebutkan, Uni Eropa mengklaim bahwa pembatasan ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994.

Indonesia juga dituding memberikan subsidi yang dilarang atau tidak sesuai dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian SCM.

Pada 6 Desember 2019, AS mengajukan ikut dalam konsultasi.

Lalu, pada 14 Januari 2021, Uni Eropa mengajukan pembentukan panel oleh Dispute Settlement Body (DSB/ Badan Penyelesaian Sengketa).

Dan, pada pertemuan tanggal 22 Februari 2021, DSB membentuk panel. Dan, Brasil, Kanada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, juga Amerika Serikat mengajukan penggunaan hak sebagai pihak ketiga.

Pada tanggal 1 November 2021, Ketua Panel menginformasikan DSB bahwa, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejauh ini dan setelah berkonsultasi dengan para pihak, panel akan mengeluarkan laporan akhirnya kepada para pihak pada kuartal terakhir tahun 2022.

Jokowi sendiri tampaknya yakin Indonesia akan kalah dalam dispute keroyokan tersebut.

"Nggak perlu takut setop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa, kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang,"  kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 CNBC Indonesia bersama INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

"Tapi kalah pun nggak apa-apa, industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri," kata Jokowi.

 

Read More

Genjot Pembangunan Infrastruktur, Presiden Jokowi Mudahkan Mobilitas Masyarakat

Langkah Presiden Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur dinilai berdampak positif. Infrastruktur dinilai semakin memudahkan mobilitas masyarakat. “Pembangunan infrastruktur menjadi perhatian Presiden Jokowi sejak kepemimpinan periode pertama. Hasilnya kini sudah bisa dinikmati langsung masyarakat,” kata Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, Kamis (8/9/2022).

Banyak infrastuktur, telah rampung terbangun di berbagai daerah di Tanah Air. Hal ini disebut bukti komitmen Jokowi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. “Jadi misalnya dari jumlah jalan yang dibangun, jembatan, tol dan segala macam lebih banyak luasannya,” kata Muryanto.

Dia melanjutkan, akselerasi pembangunan insfrastruktur berhasil diselesaikan pemerintahan Jokowi termasuk sebelum masa kepemimpinannya berakhir pada 2024. Proses pembangunan yang lain juga masih terus berjalan hingga sekarang.

Atas dasar itulah, Muryanto melihat arah pembangunan yang dilakukan Jokowi terus mengarah pada kemajuan. “Kalau dilihat dari timeline pemerintahan, (pembangunan) dari sejak 2015 sampai sekarang, progres untuk infrastruktur itu lebih progresif," katanya. 

Tercatat dalam 6 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah membangun 1.640 jalan tol. Sementara jalan non-tol yang sudah dibangun sudah mencapai 4.600 kilometer. Sedangkan untuk tahun 2022 ini, pemerintahan Jokowi telah merealisasikan pembangunan 22 bendungan. Ke depan juga telah direncanakan akan ada 65 bendungan yang rampung pada 2024.

 

Read More

Jokowi Bangga Indonesia Capai Swasembada Beras

Presiden Joko Widodo mengaku bangga terhadap kinerja sektor pertanian Indonesia yang selalu tumbuh positif sehingga mampu mewujudkan cita-cita swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2021.

Capaian tersebut tak lepas dari perencanaan yang matang terkait pembangunan infrastruktur seperti embung dan jaringan irigasi. "Irigasi kita yang baru sudah 1,1 juta hektar sehingga kemarin kita mendapatkan penghargaan dari IRRI (International Rice Research Institute) yang menyatakan sistem ketahanan pangan kita baik dan mencapai swasembada beras sejak 2019," ujar Jokowi Rabu, 7 September 2022.

Selain itu, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik sehingga dalam kurun waktu 27 bulan terakhir neraca Indonesia selalu surplus. Langkah ke depan, ia melanjutkan, sektor pertanian harus mengarah pada sistem dan kelengkapan teknologi sehingga masuk pada ekosistem berbasis digital.

Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk mengintervensi semua program strategis yang dapat mendorong tumbuh kembangnya ekonomi nasional. Dan yang paling penting, semua pihak harus menjaga kesatuan dan persatuan.

"Memang ketakutan semua negara sekarang ini pertumbuhan ekonomi, inflasinya berapa, kita juga kemarin berhitung dengan detail hitungan dari menteri-menteri naik di 1,8 persen. Karena itu kita harus intervensi, dengan pemerintah daerah harus ikut bergerak bantu tekan inflasi. Yang paling penting menurut saya jaga persatuan, jaga kesatuan kita bahu membahu untuk negara ini," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa sektor pangan merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia sehari-hari. Karena itu, sektor pangan mutlak menjadi perhatian bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Saya ingin katakan bahwa pangan itu segalanya. Kita negara ke-empat terbesar di dunia, memang tidak boleh setengah-setengah menghadapi dan tidak boleh salah menghitungnya terutama bagi jajaran Kementan. Oleh karena itu, memang pangan untuk makan tetapi bukan hanya makan tapi juga untuk kesehatan, ekonomi dasar yang memutar ekonomi lain. Sekarang semakin penting karena kita menghadapi climate change," katanya.

 

Read More

Jokowi Berhasil Ambil Alih Ruang Udara Natuna

Indonesia resmi menguasai pengelolaan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) untuk kepulauan Riau dan Natuna. Selama 76 tahun, pengelolaan wilayah udara ini dikuasai Singapura.

Jokowi mengumumkan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengesahan perjanjian FIR dengan Singapura tersebut.

"Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI," kata Jokowi dikutip Jumat (9/9/2022).

"Alhamdulillah saya telah teken Perpres tentang Pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura," tambah Jokowi.

Sebelumnya, berita kesepakatan FIR ini menjadi sorotan dalam pertemuan bilateral Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Veranca The Bar, The Sanchaya Resort Bintan, Kepulauan Riau.

Dengan kesepakatan ini, maka luasan pengelolaan wilayah Indonesia akan bertambah menjadi 249.575 kilometer.

setiap penerbangan dari Natuna dan Kepulauan Riau tidak lagi harus melapor ke Singapura.

Sebelumnya kesepakatan FIR ini, kuasa pengelolaan langit di atas kepulauan Riau Indonesia ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, Maret 1946. Di mana Singapura menguasai sekitar 100 mil laut atau 1.825 kilometer wilayah udara Indonesia yang mencakup wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya.

"Ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan penerbangan dan dapat menambah pendapatan negara," kata Jokowi.

 

Read More

Jokowi Tuntaskan 128 PSN Senilai Rp716 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pemerintah telah menuntaskan 128 Proyek Strategis Nasional dalam rentang waktu 2016 hingga 2022.

Menurut mantan pejabat Bank Dunia tersebut, pemerintah menghabiskan biaya investasi Rp 716,4 triliun.

"Dari 128 PSN, Rp 716,4 triliun majority land acquisition-nya (dibiayai) dari APBN," ungkap Sri Mulyani, Selasa (6/9/2022).

Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk bekerja cepat menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) sebelum masa pemerintahan berakhir pada 2024.

Perintah tersebut ditekankan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat terbatas dengan topik pembahasan Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).

Presiden Jokowi pun telah menjadikan IKN sebagai PSN. Dengan penetapan tersebut, maka keberlangsungan pembangunan IKN mendapatkan jaminan dan bisa diakselerasi dengan cepat.

 

Read More