EKS PERDANA MENTRI MALAYSIA, MAHATHIR MOHAMAD PUJI KEPEMIMPINAN JOKOWI

 

Mantan Kepala Negara Mahathir Mohamad memuji kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut, sebagai seorang kepala negara Jokowi sudah berada pada jalan yang benar. “Alhamdulillah dari pemerhatian saya dan apa yang saya dengar, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sedang berjalan di atas landasan yang sewajarnya,” kata Mahathir.

Atas keberhasilan Presiden Jokowi memimpin bangsa dan negara Indonesia, Mahathir mengungkapkan sudah seharusnya Malaysia sebagai negara serumpun turut berbangga. Hal ini karena Indonesia mampu mencapai kejayaan dan rakyatnya mencapai kesejahteraan hidup. Dia mengungkapkan, Malaysia merasa senang jika Indonesia juga sejahtera. Terlebih, mempunyai jati diri bangsa yang kokoh. “Rurut tumpang berbangga apabila Indonesia mencapai kejayaan dan rakyatnya mencapai kesejahteraan hidup,” ujar Mahathir. 

 

Dalam kesempatan itu, Mahathir juga menyampaikan kriteria seorang pemimpin yang harus mampu memahami keresahan rakyat. Terlebih, seorang pemimpin nasional harus mampu berdampingan dengan rakyat. Untuk mencapai hal itu, pemimpin tersebut harus memahami pemikiran rakyatnya. Setelah itu, ia akan berempati pada nasib rakyat dan mau memperjuangkan masa depan mereka. “Keputusan serta dasar yang diperkenalkan harus merangkum mayoritas masyarakat, tanpa mendahulukan kepentingan satu kelompok.” kata dia.

 

Ia menegaskan, kepemimpinan nasional memerlukan keberanian dalam membuat keputusan dan tindakan yang meski pahit, harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Banyak pemimpin, kata Mahathir, yang tidak memiliki keberanian dan mencari jalan mudah. Hasilnya, rakyat akan terlena dan tanpa sadar negara juga ikut rusak. “Ketika itu, rakyat lah yang akan membayar harga yang amat mahal,” kata dia.

 

Mahathir menegaskan, pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat harus amanah. Oleh karena itu, pemimpin perlu terus mencari ilmu dan menambah pengetahuan. Seperti diketahui, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad adalah seorang politisi Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 16 Juli 1981 sampai dengan 31 Oktober 2003. Datuk Seri Mahathir bin Mohammad lahir di Alor Star pada 10 Juli 1925. Datuk Seri Mahathir bin Mohammad dibesarkan di Alor Setar dan berkuliah di jurusan kedokteran. Sebelum masuk ke dalam parlemen Malaysia, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad bergabung dalam partai terbesar yang ada di Malaysia yaitu UMNO (United Malays national Organisation).

 

Datuk Seri Mahathir bin Mohammad sempat dikeluarkan dari partainya karena terlibat konflik dengan Abdul Rahman. Akan tetapi, ketika Abdul Rahman, berhenti menjadi perdana menteri, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad masuk lagi ke partai UMNO dan di promosikan untuk masuk ke kabinet. Pada tahun 1976, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad naik jabatan menjadi wakil perdana menteri sebelum akhirnya menjabat sebagai perdana Menteri selama 22 tahun. Selain menjabat sebagai perdana menteri Malaysia, pada tahun 1981, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad juga terpilih untuk menjadi ketua umum di partai UMNO. 

Read More

Pemerintah Gelontorkan Dana Bansos Jelang Bulan Ramadhan, Mensos Risma: Pak Jokowi Minta Dipercepat

Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program bantuan sosial pada 2022 sebesar Rp 154,8 triliun. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih terdampak pandemi covid-19.

 

"Di mana dari dari 154,8 triliun ini untuk keluarga harapan tetap 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), kemudian kartu sembako (untuk) 18,8 juta (penerima)," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, anggaran bansos cair Rp157,9 triliun hingga Mei 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Anggaran bansos yang telah disalurkan naik 11,7% yakni mencapai Rp 157,9 triliun dibandingkan tahun lalu Rp141,4 triliun. Realisasi Rp157,9 triliun juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 131,7 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp110,4 triliun.

Selanjutnya dana bantuan sosial diperuntukkan bagi program Kartu Pra Kerja bagi 2,9 juta penerima. Selanjutnya adalah untuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BLT Desa, dan perlindungan sosial lainnya, termasuk untuk warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

 

Diketahui bantuan tunai bagi warung dan PKL diusulkan untuk perluasan target sasaran menjadi 2,76 juta penerima, yakni PKL, warung, dan Penduduk Miskin Ekstrim. Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas pulih pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun berlangsung.

 

Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp157,9 triliun tersebut meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp63,1 triliun dan non-PEN Rp94,9 triliun.

 

Kinerja belanja oleh Kemensos dimanfaatkan untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) Tahap II kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp14,3 triliun dan BLT Minyak Goreng kepada 20,3 juga keluarga Rp6 triliun.

 

Kemudian juga Kartu sembako dari Januari sampai Maret yang disalurkan pada Februari, April dan Mei untuk 18,7 juta KPM sebesar Rp18,8 triliun. Kinerja belanja oleh Kementerian Kesehatan Rp16,9 triliun dilakukan untuk penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) kepada 84,9 juta jiwa.

Untuk kinerja belanja non-K/L sebesar Rp79,2 triliun dimanfaatkan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp45,1 triliun serta subsidi bunga KUR sebesar Rp7,7 triliun. Kinerja belanja non-K/L turut digunakan untuk program Kartu Prakerja bagi 1,1 juta peserta sebesar Rp3,8 triliun.

 

Terakhir, untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa untuk 7 juta KPM sebesar Rp9,6 triliun.

Read More

Jokowi Tetap Subsidi BBM, LPG dan Listrik meski Bebani Keuangan Negara

Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau. 

 

"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

 

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022. Rinciannya, Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

 

Hingga April 2022, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.

 

Kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global.

 

Pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono mengatakan, Pemerintah sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN. Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.

 

Edy mengatakan, pemerintah sebenarnya menyadari bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh kelas menengah-atas.

 

Untuk itu, tambah Edy, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

 

Di sisi lain, demi menjaga keuangan negara, Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar belanja secara efisien. Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia (SDM) melimpah untuk menggarap peluang dari sektor pertanian dan kelautan. Oleh sebab itu krisis ini harus dijadikan peluang untuk menggarap sektor tersebut.

Read More

Krisis Pangan Dunia, Jokowi Ajak Masyarakat Manfaatkan Lahan Kosong

 

Jokowi menghimbau masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan terlantar sebagai persiapan untuk menghadapi potensi krisis pangan. Seluruh pihak mesti waspada soal pangan karena pada Januari 2022 ada tiga negara yang menghentikan ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara saat ini, sudah ada 23 negara yang menghentikan ekspor pangan.

 

"Saya hanya ingin titip, sampaikan kepada masyarakat, pada rakyat bahwa yang namanya sekarang ini jangan sampai ada lahan yang terlantar tidak ditanami apa-apa, tanami," kata Jokowi saat membuka Kongres XXXII PMKRI di Samarinda, Rabu (22/6/2022), dikutip dari tayangan akun YouTube PMKRI TV.

 

Dengan pemanfaatan lahan ini maka ada peluang hasil panen bahan pangan tersebut lebih banyak dibandingkan saat ini. Pasalnya, untuk mempercepat panen tidak bisa dilakukan maka solusinya adalah memperluas lahannya untuk ditanam.

 

Selain lahan yang nganggur, ia juga meminta agar lahan sawit bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman jangka pendek tersebut.

 

"Saya sampaikan misalnya sawit, sawit itu bisa ditanami yang kalau masih pendek tanami jagung," imbuhnya.

 

Menurutnya, ini adalah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan agar bahan pangan terutama kedelai dan jagung tidak hanya bergantung pada impor.

 

"Bayangkan kalau kita bisa produksi pangan jangka pendek kerahkan semua, bukan hanya mandiri di bidang pangan tapi juga potensi ekspor," pungkasnya.

 

Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 persen) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 persen) merupakan kawasan lindung.

 

Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha.

 

Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

 

Jokowi lebih serius dalam hal mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Negeri. Beliau mencanangkan program pembangunan Food Estate.

 

Apa itu Food Estate? Food estate adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Sebuah misi bersama untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang.

 

Bukan hal mudah mengubah semak belukar yang dikelilingi tanaman pakis untuk ditanami aneka tanaman produktif yaitu sayuran. Perlu perlakuan khusus menyesuaikan unsur hara seluas 215 hektar dengan ekosistem yang sesuai dengan kebutuhan bawang merah, bawang putih dan kentang.

Read More

JOKOWI MINTA KERETA SEMI CEPAT HARUS PAKAI KOMPONEN DALAM NEGERI

Presiden Joko Widodo memberi pesan dalam rencana pembangunan kereta semi cepat relasi Jakarta-Surabaya yakni penggunaan komponen dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar.

"Ada pesan Presiden yang paling penting adalah TKDN itu harus ditingkatkan dan yang kedua kontraktor Indonesia harus dilibatkan," kata Menhub Budi Karya Sumadi, Jakarta, Rabu (20/11).

Selain itu, hal ketiga yang diarahkan Presiden yakni alih teknologi agar dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk jumlah investasi kereta semi cepat ditargetkan Budi mencapai sebesar Rp60 triliun hingga Rp100 triliun.

Menurut Menhub, pembangunan proyek kereta semi cepat rencananya dimulai pada 2022 dan selesai 2026. "Namun tadi Presiden secara umum meminta semua pekerjaan itu dipercepat," jelas Budi.

Dibangun Perusahaan Jepang

Untuk kereta semi cepat akan dibangun bersama perusahaan Jepang dengan Indonesia, serta dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Saat ini rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya masih pada tahap studi kelayakan yang ditargetkan selesai pada November 2020.

Setelah studi tersebut selesai, maka lelang untuk proyek pembangunan akan dilaksanakan.

"Itu dibagi dalam beberapa segmen sehingga dalam kecepatan bisa dicapai kecepatan yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang belajar juga lebih banyak," tutup Budi

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi membeberkan hasil kunjungan kerjanya ke Jepang. Bertemu dengan pemerintah dan pihak swasta Jepang. Membahas terkait perkembangan empat proyek infrastruktur transportasi strategis nasional yang bekerja sama dengan Jepang. 

Proyek yang dimaksud meliputi, MRT Jakarta (North-South Fase 2 dan East-West), Pelabuhan Parimban Fase 1-2 (Paket 5 dan 6), Proving Ground, dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Untuk proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, menurut Budi, pemerintah mendorong untuk segera dilakukan kajian atau feasibility study (FS), bekerja sama dengan pihak Jepang. Baca juga: Inggris Bakal Danai Proyek MRT Jakarta Senilai Rp 22 Triliun.

Selanjutnya soal proyek MRT, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian negosiasi kontrak, pernyataan komitmen pendanaan, serta studi kajian MRT Jakarta East-West. Selain itu, pemerintah juga mengundang investor Jepang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan stasiun MRT Jakarta. 

"Untuk kelanjutan proyek MRT, Alhamdulillah dalam dalam waktu dekat akan ditandatangani satu kepastian pendanaan dari Jepang," ujar Budi dikutip dari laman resmi Kemenhub, Rabu (22/06/2022). Kemudian terkait Pelabuhan Patimban, pemerintah mendorong percepatan negosiasi penawaran proyek pengembangan untuk Fase 1-2 (paket 5 dan 6), yang ditargetkan dilakukan penandatangannya pada tahun ini.

Terakhir tentang Proving Ground atau tempat pengujian kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Jepang untuk memberikan dukungan kepada konsorsium Indonesia-Jepang untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang kompetitif. 

"Dukungan dari investor atau lembaga keuangan Jepang sangat diperlukan untuk dapat memberikan bunga pinjaman yang rendah di bawah suku bunga komersil," ujar Menhub. 

Sementara itu, Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menjelaskan, rapat ini menindaklanjuti pertemuan bilateral antara PM Kishida dan Presiden Jokowi pada 29-30 April lalu di Indonesia. 

Menurutnya, kedua pemimpin telah sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara, termasuk diantaranya kerjasama infrastruktur transportasi. 

"Kerjasama pembangunan yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang selama ini berjalan dengan baik dan selalu sesuai dengan timeline yang telah disepakati kedua negara," pungkas Heri Akhmadi.

Read More

Tol Laut dan Penambahan Kapal Turunkan Harga Komoditas Hingga 30 Persen

        Proyek Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi dinilai berhasil mendorong pemerataan harga beragam komoditi di seluruh pelosok Indonesia. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Mugen S Sartoto menyebutkan selain mampu memasarkan produk lokal, keberadaan Tol Laut di Tidore Kepulauan juga telah berhasil menurunkan harga bahan pokok penting atau Bapokting. "Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Tidore keberadaan Tol Laut telah berhasil menurunkan harga," kata Mugen dalam keterangan tertulis, ditulis Selasa (21/6/2022).

Tol laut adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia, sehingga proses distribusi barang,terutama bahan pangan, di Indonesia menjadi semakin mudah. Konsep ini berdampak terhadap harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai contoh harga beras medium yang pengirimannya menggunakan Tol Laut dijual dengan harga Rp 9.500/kg, sementara yang pengirimannya tidak menggunakan Tol Laut dijual dengan harga Rp 10.000/kg. Kemudian, tepung terigu dijual Rp 10.000/kg (tol laut), sementara pedagang non Tol Laut menjual dengan harga Rp 15.000. Gula Pasir jualnya Rp 15.000, non tol laut Rp 16.000, air mineral 600 mili per karton Rp 45.000, non tol laut dijual Rp 55.000 per karton.

"Berdasarkan informasi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Tidore hampir semua barang bahanpokok dikirim dengan Tol laut dari Surabaya, misalnya beras, minyak goreng, gula, bawang merah dan barang penting seperti Semen, Keramik, Cat, Baja Ringan dan barang penting lainnya," jelas dia. Dari dinas Perindustrian perdagangan, barang lain yang mengalami penurunan yaitu Minyak goring, bawang merah, semen, keramik, cat, dan baja ringan.

“Konsep tol laut adalah bukti kecerdasan Jokowi dalam mencarikan solusi atas tingginya harga bahan-bahan pokok di luar pulau Jawa,” kata Alex Indra Lukman, anggota Komisi V DPR.

Masalah tersebut muncul karena sentra ekonomi di Indonesia terpusat di pulau Jawa dan di saat yang sama infrastruktur logistik, yaitu pelabuhan dan jalan raya, di Indonesia sangat minim, sehingga menyulitkan distribusi barang ke seluruh Indonesia. Jokowi memberikan solusi atas masalah itu dengan membuat konsep tol laut.

Jokowi meningkatkan kapasitas 24 pelabuhan yang sudah ada serta menambah armada kapal laut pengangkut barang ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk mendukung konsep itu, Jokowi juga membangun jalan Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatra, jalan Trans Papua, Trans Sulawesi, dan Trans Kalimantan. Di pulau-pulau itu, Jokowi juga membangun rel kereta, yang tujuannya untuk memudahkan distribusi barang. "Jadi, konsep tol laut itu terintegrasi dengan pembangunan jalan-jalan tadi. Tol laut untuk koneksi antarpulau, kemudian infrastruktur jalan untuk memudahkan distribusi barang.

 

        Setelah semuanya terintegrasi, baru nanti akan berbondong-bondong masuk investor ke seluruh pelosok Indonesia," kata Alex. Melalui tol laut, ribuan dari sapi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa terkirim dengan cepat ke beberapa daerah di Indonesia, sehingga harga daging sapi tidak mengalami lonjakan tinggi di saat-saat tertentu, seperti di bulan Ramadan dan saat Idul Fitri. (*) 

Read More

DIRJEN WHO APRESIASI KEPEMIMPINAN PRESIDENSI JOKOWI DI G20 DAN PENANGANAN COVID-19

Dirjen Organisasi Kesehatan Dunis (WHO) Tedros Adhanom mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di dalam G20 dan Penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Dirjen WHO dalam Kunjungan Kehomatan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/6/2022). 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Dirjen WHO menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam kepemimpinannya di G20.

Mengutip situs resmi G20, pertemuan G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Indonesia saat ini memegang kendali dalam Presidensi G20. Hal tersebut telah efektif dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Dalam konteks penanganan Covid-19, Retno mengatakan bahwa dalam pandangan Tedros, Indonesia adalah salah satu negara dengan pencapaian terbaik di bidang vaksinasi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

“Dirjen WHO betul-betul mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di dalam G20. Berbicara mengenai masalah vaksinasi, beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu best achievement, dengan rata-rata echievment yang dicapai oleh negara-negara di dunia.” Ujar Menlu 

WHO menilai Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan baik. Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan vaksinasi Covid-19 terbaik. Namun Indonesia diminta untuk tetap waspada karena Pandemi belum usai.

Sementara itu, Jokowi dalam mengatakan bahwa pandemi Covid-19 dalam dua tahun ini merupakan bencana terbesar di dunia yang telah menginfeksi 527 juta orang dan merenggut korban jiwa hingga 6,3 juta orang. 

Presiden mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi. "Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini, menjalankan kebijakan 'gas dan rem' untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan ekonomi dan terbukti telah memberikan dampak baik," ungkap Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan telah berhasil menyuntikkan sedikitnya 411,5 juta dosis vaksin. Dampaknya, kasus harian menurun tajam dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga baik. "Kasus harian turun tajam dari 64.700 saat puncak menjadi 345 kasus. Pertumbuhan ekonomi terjaga 5,01 persen dan inflasi di level aman 3,5 persen," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara itu, Dirjen WHO didampingi oleh Pj. Perwakilan WHO untuk Indonesia Shalala Ahmadova.

Selain itu, Dirjen WHO turut menilai sistem kesehatan utama dan asuransi kesehatan wajib di Indonesia telah berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, WHO masih terus melakukan pengawasan terhadap pandemi Covid-19 meski kasus Covid-19 di dunia sudah mulai stabil.

"Beliau menyatakan bahwa pandemi belum selesai dan kita masih memantau terus, WHO masih memantau terus munculnya varian-varian baru," ujar Retno

Pujian dan apresiasi tidak hanya disampaikan oleh Dirjen WHO. Sebelumnya Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan Covid-19.

"Saya ingin mengucapkan selamat dan menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi dan merespons pandemi Covid-19 yang memungkinkan kami semua untuk bertemu di konferensi ini secara langsung," ujar Amina. 

Deputi Sekjen PBB itu menilai, upaya Indonesia untuk menyuntikkan vaksin ke 217 juta jiwa populasinya sebagai sebuah capaian besar, sebagaimana dilansir Antara. 

"Kami memuji pemimpin Indonesia atas program vaksinasinya untuk menjaga semua orang tetap aman dan bertindak serta merespons pandemi Covid-19," ucap Amina. Menurut dia, Indonesia merupakan negara mitra yang sangat penting yang telah mengajarkan kepada dunia tentang upaya pengurangan risiko bencana.

Saat ini vaksinasi sudah diberikan lebih dari 350 juta dosis. Dari total 270 juta penduduk Indonesia, cakupan vaksinasi lengkap dua dosis sudah diberikan kepada sekitar 70,38% populasi. Target vaksinasi dosis dua diusahakan untuk mencapai rata-rata 750 ribu dosis per hari. Dengan begitu mempercepat pembentukan herd immunity bagi 70% lebih populasi di Indonesia. (*)

Read More