Senin, 07 November 2022

Petani Tebu Minta Harga Dasar Gula Naik, Jokowi Mau Panggil Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan dialog langsung dengan petani tebu di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, petani tebu menyampaikan berbagai harapan kepada Jokowi, salah satunya meminta dinaikan harga dasar gula.
Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu petani tebu bernama Madiarto. Permintaan itu atas dasar karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Apakah mungkin harga dasarnya (gula) ini ditingkatkan, karena bensinnya naik pak. Barangkali Pak Presiden..." ujar Mardianto secara langsung kepada Jokowi, dikutip dari unggahan di Sekretariat Presiden, Sabtu (5/11/2022).

Jokowi pun menanyakan saat ini berapa harga dasar gula. "Niki pinten toh (sekarang berapa?)" tanya Jokowi.

Jokowi pun menanyakan saat ini berapa harga dasar gula. "Niki pinten toh (sekarang berapa?)" tanya Jokowi.

Jokowi berjanji akan membahas kenaikan harga dasar gula dengan menterinya.

"Oke nanti rapat dengan menteri," ujar Jokowi.

Mardianto memastikan, jika kenaikan harga dasar gula dinaikan, maka panen tebu yang hanya setahun sekali akan memakmurkan nasib petani.

"Nggih pak Presiden, kalau dihitung nanti petani bisa jaya lagi. Panen satu tahun sekali, kalau satu tahun sekali, uangnya sedikit. Nanti kalau disetujui bapak, mudah-mudahan bunganya bisa ditingkatkan, bersamaan dengan naiknya sparepart dan lain-lain," lanjutnya.

Keluhan lain yang disampaikan Mardianto adalah mahalnya harga pupuk. Ia mengatakan sebenarnya sarana untuk petani tebu saat ini cukup terpenuhi, mulai dari bibit hingga pupuk.

"Alhamdulillah sarananya sudah dipenuhi oleh PTP, bibitnya sudah, pupuknya sudah walaupun agak mahal Pak Presiden," ujarnya.

Jokowi merespon keluhan tersebut dengan mengakui bahwa saat ini harga pupuk di seluruh dunia juga mahal. Penyebabnya adalah karena bahan baku pupuk dari Ukraina dan Rusia yang saat ini tengah perang.

"Pupuk seluruh negara baru semuanya mahal. Baru semuanya mahal, problem," kata Jokowi sambil tertawa.

"Karena bahan baku pupuk itu dari Ukraina sama Rusia. Lagi perang," tuturnya.
Mardianto berharap pemerintah bisa membantu memenuhi kebutuhan pupuk yang tengah mahal. "Tetapi ini bisa dibantu dari pabrik lagi untuk kita dan kawan-kawan, Pak Presiden," pinta petani

Petani juga meminta agar ditambahkan sarana alat pengangkut tebu. Madiarto menyampaikan, alat yang dimaksud itu untuk membantu petani mengambil hasil panen ketika musim penghujan.

Sering menyampaikan bahwa kesulitan ada, terutama hujan, petani tidak bisa mengeluarkan tebutnya. Sudah disiapkan alat baru untuk menanggulangi. Tidak memakai tenaga manusia namanya saya nggak tahu itu pak. Bisa membawa dari becek ke jalan yang keras, alat angkutnya," terang Mardianto

Jokowi kemudian bertanya, berapa banyak alat tersebut yang dibutuhkan petani tebu. "Jadi butuh berapa banyak?" tanya Jokowi.

"Minimal 100, pak. Koperasi di sini ada 40 koperasi yang rata-rata punya 1.000 hektare," jawab Mardianto.

Jokowi bertanya berapa harga dari alat tersebut. Tak sempat dijawab, pejabat lain yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan, bahwa ada program dari Menteri BUMN Erick Thohir yakni Program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) yang akan memenuhi kebutuhan sarana petani.

"Sudah ada program Menteri BUMN program Makmur, nanti salah satunya adalah sarana pertanian," kata pejabat tersebut

"Tak cek loh nggih," jawab Jokowi.

 

Share:

Bonus Demografi Indonesia, Jokowi: Bukan Beban, Tapi Kekuatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia merupakan kekuatan. Bonus demografi merupakan kondisi jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia

"Selamat pagi. Bonus demografi bukanlah beban, melainkan sebuah kekuatan," ujar Jokowi melaui media sosial resminya @Jokowi, Sabtu, 5 November 2022. 

Dalam poster yang ia unggah di media sosial, Jokowi menyebut jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif serta daya beli yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini, menurut Jokowi, bakal berdampak positif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. 

Dalam poster tersebut, Jokowi juga memperlihatkan sejumlah anak muda dengan beragam profesi. Tak lupa sang illustrator juga menempatkan kucing oranye (kucing oren) dengan gaya tak lazim. Sang kucing yang selalu tampil dalam poster yang Jokowi unggah kali ini sedang mengendarai mobil listrik. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih banyak dari jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. 

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, maka akan tersedia sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan.

 

Share:

Jokowi Lega, Momok yang Ditakutkan itu Mulai Jinak

Momok seram yang amat ditakuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Inflasi kini mulai menjinak. Bahkan hingga akhir tahun, inflasi bisa terealisasi di bawah perkiraan.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11/2022).

"Semula waktu penyesuaian harga BBM, inflasi Oktober bisa mencapai 6,1% (year on year/yoy). Tapi sekarang realisasinya 5,7%. Akhir tahun semula 6,1% dan dengan realisasi ini bisa lebih rendah 6,3% akhir tahun," jelasnya

Sementara itu inflasi inti pada Oktober 2022 mencapai 3,31% year on year (yoy). Menurut Perry, realisasi tersebut juga lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 3,7%.

"Ini inflasi inti lebih rendah. Di akhir tahun inflasi inti bisa mencapai 4,3%, dengan realisasi inflasi bisa lebih rendah dari 4,3%," ujarnya.

Terkendalinya inflasi, kata Perry merupakan hasil koordinasi BI dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kelompok pangan seperti cabai, bawang, telur ayam dan daging ayam. Di samping itu, inflasi terkendali akibat stabilisasi nilai tukar rupiah. "Inflasi pangan yang deflasi jadi faktor positif," kata Perry.

 

Share:

Presiden Jokowi Dorong Kemandirian Gula Nasional

 

Pemerintah terus mendorong kemandirian Indonesia di bidang pangan, termasuk untuk komoditas gula. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 700 ribu hektare untuk ditanami tebu.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau penanaman tebu di Kebun Tebu Temu Giring, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Jumat (04/11/2022).

“Akan saya siapkan yang 700 [ribu hektare] itu. Sekarang baru dapat 180 ribu hektare, kita butuhnya 700 ribu hektare. Akan saya siapkan,” ucap Presiden dalam keterangan persnya.

Dengan lahan seluas itu, Presiden meyakini Indonesia akan bisa mandiri dan bahkan swasemda gula dalam lima tahun ke depan.

Presiden mengungkapkan, lahan yang disiapkan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Budaya menanam tebu yang baik memang di Jawa Timur bagus, Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat juga bagus. Nanti kita akan lari ke luar Jawa, karena kalau lahan 700 ribu hektare juga bukan lahan yang kecil. Tapi ini akan dengan sekuat tenaga akan saya akan siapkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berdialog dengan para petani tebu mengenai penanaman tebu dengan varietas baru.

“Ini kita telah memulai sesuatu yang baru untuk urusan tebu, karena kita gunakan varietas yang paling baru ini. Tadi dr. Plinio (pakar tebu dari Brasil) menyampaikan bahwa di sini tidak perlu pemupukan untuk yang nitrat, kemudian yang potas tidak perlu karena tanahnya sudah bagus. Ini yang sangat bagus,” ujarnya.

Kepala Negara menuturkan bahwa penanaman tebu dengan varietas baru dalam waktu 26 hari menunjukkan hasil yang baik. Bahkan, hasil penanaman tebu varietas baru di tanah air menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan di Brasil.

“Dengan telah ditanam [varietas baru] ini yang sudah 26 hari, dilihat tadi hasilnya luar biasa. Biasanya di Brasil itu hanya nongolnya 2 [batang], di sini bisa nongol 4 atau 5 [batang]. Ini juga sesuatu yang luar biasa,” tutur Presiden.

Presiden mengharapkan, budidaya tebu dalam kapasitas yang sangat besar ini dapat mendukung ketahanan energi nasional.

“Kalau [kemandirian] gulanya tercapai nanti, sebagian bisa dilarikan entah lewat proses molase atau langsung itu akan masuk ke etanol, yang kita mulai nanti dengan E5 dulu. E5 jalan, E10, E20, kayak kita main dulu B20, B30 untuk sawit. Ya ini sama. Yang saya senang kita sudah ketemu jurusnya, yang paling penting itu, ketemu jurusnya sehingga tinggal implementasi yang harus terus diawasi,” tandasnya.

 

Share:

Rabu, 02 November 2022

Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi Minta Parpol agar Kondusif dan Jaga Suasana Tenang

Menjelang digelarnya Pemilu 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada para partai politik (parpol) terkait suasana yang harus dipertahankan saat ini. 

Pesan tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin, 31 Oktober 2022. 

Dalam keterangannya, Muhaimin Iskandar menyebut bahwa Jokowi meminta agar parpol-parpol tetap kondusif, menjaga suasana tenang dan kekeluargaan menjelang Pemilu 2024

"Beliau pesan suasana seperti ini harus dipertahankan. Suasana cool, suasana kekeluargaan dan kondusif. Itu beliau mohon dipertahankan partai-partai," kata Muhaimin Iskandar 

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini mengaku tidak membahas hal khusus terkait Pemilu 2024 bersama presiden. 

Dia menyatakan bahwa Jokowi hanya memberikan pesan secara umum kepada PKB sebagai salah satu perwakilan parpol peserta Pemilu 2024 terkait pentingnya menjaga stabilitas politik. 

Tak hanya itu, menurutnya Jokowi juga tidak membahas tentang tokoh calon presiden atau peta koalisi partai menjelang Pemilu 2024

Sebab presiden, lanjut dia, menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada PKB. 

"Tidak dibahas soal koalisi dan bagaimana. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada PKB," ujarnya menambahkan. 

Sebelum bertemu dengan Jokowi, PKB diketahui telah menggelar pertemuan akbar bertema 'Road to Election 2024' pada Minggu 30 Oktober 2022. 

Dalam pertemuan akbar tersebut, turut hadir Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil pertemuan itu, terdapat hasil beberapa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah seperti penurunan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum. 

Kemudian rekomendasi lainnya adalah pemberian prioritas subsidi pupuk bagi petani dengan luas lahan yang kecil, pemberdayaan generasi milenial, pemberian prioritas subsidi listrik bagi masyarakat miskin. 

Lalu rekomendasi terakhir dalam pertemuan itu adalah revisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional.

 

Share:

Jokowi Beri Tugas Khusus untuk Kementerian PUPR Mulai Tahun Depan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai menjalankan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo pada tahun depan.

Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 120 tahun 2022 tentang Penugasan Khusus dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, terdapat 21 jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan berdasarkan Perpres tersebut. Penugasan tersebut didasarkan pada hasil rapat yang dipimpin oleh presiden dan/atau hasil kunjungan lapangan presiden.

“Dikasih payung hukumnya Perpres 120/2022 itu ada 21 item,” ujar Basuki, Senin (31/10).

Basuki mengatakan, akan ada sejumlah proyek infrastruktur yang akan dikerjakan berdasarkan perpres tersebut mulai tahun depan. Diantaranya, revitalisasi pasar rakyat dan renovasi sejumlah stadion.

Rencananya akan ada 7 pasar rakyat yang akan direvitalisasi, diantaranya pasar di Lampung, pasar di Ende NTT, pasar Saumlaki dan pasar di Bangka Selatan. Lalu, renovasi Stadion Kanjuruhan Malang. Kemudian pengerjaan sejumlah venue untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara.

“Kemudian juga hasil dari evaluasi 21 stadion lagi yang sekarang sedang dievaluasi oleh komisi kehandalan bangunan gedung. Nanti hasilnya kayak apa, kita harus rehab,” jelas Basuki.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menambahkan, proses pengerjaan proyek yang didasarkan perpres tersebut akan dilakukan secara akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nantinya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawal pengerjaan proyek yang berdasarkan perpres tersebut.

Sebagai informasi, melalui Perpres 120/2022 tersebut, Jokowi memberikan tugas khusus kepada Kementerian PUPR. Pertama, melaksanakan pembangunan infrastruktur mengacu pada hasil rapat atau kunjungan lapangan Presiden. Tercatat, ada 21 jenis penugasan Presiden kepada Kementerian PUPR.

Kedua, Kementerian PUPR mendapat keleluasaan untuk melaksanakan penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah saat melaksanakan penugasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, penugasan khusus ini bisa melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Keempat, Kementerian PUPR melaporkan pembangunan infrastruktur dari penugasan khusus ini ke Presiden setiap enam bulan.

 

Share:

Jokowi Perintahkan Kementan Tambah Stok Beras di Bulog

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Kementerian Pertanian (Kementan) menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog). Mentan Syahrul Yasin Limpo menuturkan pihaknya akan segera melakukan hal tersebut dalam waktu singkat. "Perintah Bapak Presiden tadi untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog itu dan itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini," ujarnya lewat keterangan tertulis usai menggelar rapat untuk membahas ketersediaan stok beras bersama Presiden Jokowi dansejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (31/10/2022).

Syahrul juga mengaku bahwa pihaknya diminta Presiden untuk mengecek secara faktual stok beras nasional yang ada saat ini.

"Saya diberi waktu oleh Bapak Presiden satu minggu ini untuk mengecek kembali faktualisasi data yang ada bersama seluruh jajaran, bersama para gubernur, para bupati," ujar Mentan Syahrul. Menurut Mentan, berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, saat ini ketersediaan beras nasional masih cukup. Bahkan, dari prognosis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada tahun ini merupakan yang tertinggi.

"Pada panen tertinggi kita Maret-April itu di atas 18,3 juta (ton), kemudian panen kedua kita pada Agustus, September, Oktober itu bahkan 13 koma sekian (juta ton). Oleh karena itu, data BPS juga menunjukkan bahwa sekarang stok-stok itu ada 60 persen di tangan rakyat sendiri," jelasnya. Meskipun demikian, Mentan Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog). Mentan memastikan pihaknya akan segera melakukan hal tersebut dalam waktu singkat. "Perintah Bapak Presiden tadi untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog itu dan itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini," ucapnya. Dengan ketersediaan stok beras yang mencukupi, Mentan berharap fluktuasi harga beras pun dapat ditangani. Mentan sendiri telah berkomitmen bersama Menteri Perdagangan, Bulog, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk bersama-sama melihat ketersediaan stok beras. "Ya saya sangat yakin ketersediaan cukup, bahkan data yang ada saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar. Boleh tanya semuanya kita tidak pernah dengar ada lahan yang puso kan? Tidak pernah ada lahan yang (terdampak) bencana maksimal kan? Oleh karena itu, pasti saja hasilnya bisa kita perkirakan sesuai asumsi-asumsi atau teori-teori untuk mendapatkan hasil seperti apa," tandasnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah optimistis cadangan beras pemerintah (CBP) dapat mencapai 1 juta ton pada akhir 2022. Hal tersebut dikarenakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dia mengatakan bahwa Bulog memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam menyerap beras rakyat. "Dengan perpres, harusnya Bulog bisa menyerap beras lebih besar (untuk CBP). Kita lihat saja kapan realisasinya," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/10/2022).

 

Share:

Presiden Minta Menteri Pertanian Cek Stok Beras Nasional

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk mengecek secara faktual stok beras nasional yang ada saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Mentan usai mengikuti rapat mengenai ketersediaan stok beras yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/10/2022).

“Saya diberi waktu oleh Bapak Presiden satu minggu ini untuk mengecek kembali faktualisasi data yang ada bersama seluruh jajaran, bersama para gubernur, para bupati,” ujar Syahrul.

Mentan mengungkapkan, berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, saat ini ketersediaan beras nasional masih cukup. Bahkan, dari prognosis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada tahun ini merupakan yang tertinggi.

“Pada panen tertinggi kita Maret-April itu di atas 18,3 juta [ton], kemudian panen kedua kita pada Agustus, September, Oktober itu bahkan 13 koma sekian [juta ton]. Oleh karena itu, data BPS juga menunjukkan bahwa sekarang stok-stok itu ada 60 persen di tangan rakyat sendiri,” ujarnya.

Meskipun demikian, lanjut Mentan, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog). Mentan memastikan pihaknya akan segera melakukan hal tersebut dalam waktu singkat.

“Perintah Bapak Presiden tadi untuk melakukan stocking yang sangat cukup melalui beras cadangan yang ada di Bulog itu dan itu akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini,” ujarnya.

Dengan ketersediaan stok beras yang mencukupi, Mentan berharap fluktuasi harga beras pun dapat ditangani. Mentan sendiri telah berkomitmen bersama Menteri Perdagangan, Bulog, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk bersama-sama melihat ketersediaan stok beras.

“Saya sangat yakin ketersediaan cukup, bahkan data yang ada saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar. Boleh tanya semuanya kita tidak pernah dengar ada lahan yang puso kan? Tidak pernah ada lahan yang [terdampak] bencana maksimal kan? Oleh karena itu, pasti saja hasilnya bisa kita perkirakan sesuai asumsi-asumsi atau teori-teori untuk mendapatkan hasil seperti apa,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah optimistis cadangan beras pemerintah (CBP) dapat mencapai 1 juta ton pada akhir 2022. Hal tersebut dikarenakan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dengan aturan tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Bulog memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam menyerap beras rakyat.

“Dengan perpres, harusnya Bulog bisa menyerap beras lebih besar (untuk CBP). Kita lihat saja kapan realisasinya,” ujar Airlangga.

 

Share:

Selasa, 01 November 2022

Survei Litbang Kompas: Kepuasan ke Pemerintah 62,1%, Citra Jokowi 75,1%

Pada tanggal 24 September - 7 Oktober Litbang Kompas melakukan jejak pendapat kepada 1200 responden yang tersebar di 34 Provinisi seluruh Indonesia. Jejak pendapat tersebut menggenai citra Jokowi dan Kinerja Kepemimpinan Jokowi.

Pada hasil jejak pendapat tersebut sebanyak 75,1% responden merasa bahwa citra Jokowi baik dan condong termasuk masih kuat. Sedangkan untuk kepemimpinan Jokowi masih berada di angka 62,1% masyarakat masih meras puas atas kinerjanya selama ini.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan total 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Penarikan sampel diambil secara acak sederhana. 

 

Share:

Menlu: Indonesia Terima Banyak Permintaan Bilateral di G20

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diagendakan untuk menghadiri rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November mendatang. Selain menghadiri KTT, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara G20.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi usai menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/10/2022).

“Selain kegiatan KTT, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden termasuk permintaan untuk pertemuan bilateral. Banyaknya pertemuan ini kita sikapi dengan sangat baik karena ini menunjukkan antusiasme dan harapan terhadap G20 ternyata masih sangat tinggi. Jadi keinginan negara untuk melakukan engagement satu sama lain juga masih sangat tinggi dan itu, sekali lagi, kita patut syukuri,” kata Menlu.

Menlu mengungkapkan, Indonesia menerima sekitar 18 permintaan pertemuan bilateral. Salah satu pertemuan yang akan dilaksanakan adalah dengan Amerika Serikat. Pertemuan bilateral tersebut, imbuhnya, akan diadakan di sela KTT G20.

“Sudah banyak banget [permintaan bilateral] dan kita sedang mencoba untuk memasukkan di sela-sela pertemuan-pertemuan itu. Jadi Bapak Presiden kan harus memimpin, sehingga kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral juga hanya bisa dilakukan di in between pertemuan itu,” ujarnya.

Retno menambahkan, Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir permintaan bilateral tersebut.

“Tetapi kalau masih ada yang belum mendapatkan kita akan coba mengakali, misalnya di pertemuan ASEAN kalau mereka hadir di ASEAN beberapa, oke kita bilateralnya mungkin di ASEAN. Demikian juga kalau di APEC, kita ketemunya di APEC. Tapi prinsipnya Presiden sangat menghargai dan ingin sekali melakukan pertemuan sesuai dengan permintaan para leader negara lain,” pungkasnya.

Sebelum menghadiri KTT G20 di Bali, Presiden Jokowi diagendakan untuk mengikuti rangkaian KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Sedangkan setelah KTT G20, Presiden akan menghadiri KTT APEC di Bangkok, Thailand.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support