Persiapan Sudah 100% Indonesia Siap Menerima Tamu KTT G20

Sudah 17 kepala negara menyatakan siap mengahadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) pada tanggal 15-16 Novmber 20222 di Bali mendatang. Seperti kepala negara Amerika Serikat Joe Biden dan Pimpinan Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Ujar Jokowi pada sela-sela tinjuan persiapan KTT G20 di Bali.

Jokowi mengatakan tentang rencana kehadiran kepala negara Rusia Vladimir Putin dan kepala negara Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa mereka masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing negara.

“Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon, berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan,” tutur Kepala Negara

Suatu kehormatan bagi Indonesia jika para kepala negara maupun pimpinan negara dapat hadir pada KTT G20 di Bali, melihat kondisi dunia yang sedang tidak kondusif. Ujar Jokowi

 “Saya kira dalam posisi normal itu biasa yang hadir juga 17-18, ini posisi yang tidak normal, dunia sangat sulit, semua negara sangat sulit, kalau kehadirannya sampai sejumlah itu saya kira juga sangat bagus, sangat bagus,” ucap Presiden.

Guna memastikan kesiapan kesiapan Indonesia dalam penerimaan para tamu dan menyelengarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) yang akan digelar pada 15-16 November 2022 mendatang di Provinsi Bali. Jokowi melakukan pengecekan terhadap sejumlah tempat yang akan dijadikan lokasi penyelenggaraan KTT G20 pada Selasa.

“Jadi ini sudah H-7, saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil sudah kita cek semuanya dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20,” ujar Presiden Jokowi kepada awak media di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kota Denpasar.

Jokowi melakukan lawatan ke Kamboja dalam rangka mengahdiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke 41 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-13 November 2022 di Phnom Penh ibu kota negara Kamboja.

Pada kesempatan tersebut Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan kepala negara Amerika Serikat Joe Biden. Ujar Melu Retno Marsudi.

 

Read More

Jokowi Pantas Terima ADFP dibanding Tokoh Islam Lainnya

Jokowi menerima anugerah perdamaian Al Hasan bin Ali dari Abu Dhabi Forum for Peace (ADFP) pada Rabu.    Anugerah tersebut disampaikan ketika Wapres Ma'ruf Amin, yang mewakili Jokowi, tengah melakukan pertemuan dengan Pimpinan ADFP Syekh Abdullah bin Bayyah dan Sekjen ADFP Al Mahfouz bin Bayyah. 

Sebelumnya, Pimpinan ADFP Syekh Abdullah bin Bayyan mengungkap alasan di balik pemilihan Jokowi sebagai salah satu penerima anugeran perdamaian Al Hasan bin Ali ini. Menurut dia, sebagai pemimpin negara, Jokowi telah mampu menjaga serta memelihara perdamaian dan kerukunan di Indonesia. 

"Penghargaan ini juga sebelumnya kami berikan kepada sejumlah tokoh global yang memang berhak untuk menerimanya. Penghargaan Al Hasan bin Ali untuk Perdamaian ini merupakan simbol dan bahkan satu-satunya penghargaan yang diberikan dalam model ini," ujar Abdullah. 

 

Read More

Jokowi Mendukung Prabowo Capres

Saya menang dalam setiap pemilu, dua kali memimpin Solo, sekali memimpin DKI Jakarta kemudian dua kali jadi Kepala Negara. Ujar Jokowi saat meberikan sambutan pada acara HUT ke-8 di Jakarta, Senin.

Joko Widodo menyebut pemilihan kepala negara berikutnya adalah jatah Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan itu Jokowi sampaikan saat membahas rekor kemenangannya di pilpres. Dia bercerita dua kali menang Pilpres setelah mengalahkan Prabowo.

"Dua kali di pilpres juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo". Ujar Jokowi

Pada kesempatan itu, Jokowi juga beberapa kali menggoda Prabowo. Ia sempat bertanya kepada Prabowo tentang kehadirannya di acara itu. Jokowi bingung apakah Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan atau Ketum Gerindra.

"Pak Prabowo ini statusnya Ketua Gerindra atau Menhan ini? Dua-duanya?" ucap Jokowi sambil tertawa.

Jokowi sebelumnya juga pernah mengisyaratkan dukungan untuk Prabowo pada Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan menjawab pertanyaan media.

"Sudah sejak awal, kok restu-restu? Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau,". Ungkap Jokowi di Indodefence Expo di Jakarta pada Rabu.

 

Read More

Jokowi Segera Siapkan Calon Pengganti Panglima TNI

Joko Widodo segera menyiapkan Calon pengganti Panglima TNI yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang, Sudah semua nama calon di kantong nanti segera dipilih dari kepala staff. Ujar Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Pengamat militer Muradi mengatakan Panglima TNI periode ini kalau merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemilihan panglima TNI. Maka  seharusnya berasal dari Angkatan Laut. Hal itu mengingat penguasa samudera tanah air belum pernah menjabat pimpinan tertinggi di militer semasa kepemimpinan Joko Widodo,

“Kan dari semenjak Pak Jokowi selama berkuasa dari 2014 sampai hari ini angkatan laut belum pernah menjabat sebagai Panglima.”

Alasan terkuat ialah berkaitan dengan poros maritim hingga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang memerlukan unsur kekuatan laut. Ujar Muradi

Dia melihat bahwa saat ini sudah waktunya Laksamana menjadi Panglima TNI.

“Jadi artinya Pak Jokowi momen pergantian panglima ini adalah harusnya dari angkatan laut, semacam given, artinya sudah jatahnya lah,” ucapnya.

Lebih lanjut Muradi menilai jika Jenderal Dudung Abdurrachman terpilih menjadi Panglima pun tidak menyalahi aturan.

Namun hal itu terkesan tidak ada sirkulasi jabatan setelah sebelumnya jabatan panglima diduduki dari Jenderal berlatar belakang Angkatan Darat.

“Ya bisa, tapi kemudian kan sudah berturut turut angkatan darat, jangan dong, jadi lebih aman,” katanya.

Muradi menyebutkan jika Dudung legawa untuk tidak menjadi Panglima, maka mantan Panglima Kodam Jayakarta itu bisa menjadi Wakil Panglima TNI.

“Sebenarnya kalau Pak Dudung masih punya keinginan bantu ya, membantu Panglima dia bisa ada dalam posisi wakil Panglima, kan Keppresnya sudah ada wakil Panglima tapi gak pernah diisi karena kebutuhan organisasi,” kata dia.

Namun alih-alih menjadi Wakil Panglima, Muradi menilai Dudung lebih nyaman menjadi KSAD.

Sebab kewenangan jabatan KSAD bisa lebih leluasa, mengingat posisinya membawahi sekira 250 ribu prajurit di Indonesia.

“Kalau saya jadi Pak Dudung, saya lebih nyaman jadi KSAD ketimbang jadi Wakil Panglima, karena kan KSAD pegang administrasi, dia pegang pasukan betul,” katanya.

Muradi beranggapan, Presiden Jokowi harus memilih calon Panglima TNI yang sesuai kebutuhan dan kenyamanan dirinya.

Ia lantas mencontohkan ketika era Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto.

 

Read More

Kunker ke Bali, Jokowi Cek Persiapan Terakhir Jelang KTT G20

Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Bali untuk mengecek persiapan akhir menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada 15-16 November 2022 pekan depan. kata Jokowi, Senin.

Setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jokowi dan Iriana disambut selayaknya penyambutan resmi pemimpin negara G20. Saat turun di tangga pesawat, Jokowi disambut pasukan jajar kehormatan dan tarian Bali di area tarmak atau landasan pesawat.

Setelah itu, Jokowi juga meninjau ruang VIP Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan menjadi tempat singgah para pemimpin G20 saat tiba di pulau dewata nanti.

Kepala negara direncanakan memeriksa kesiapan beberapa venue KTT G20, antara lain di The Apura Kempinski, Kawasan Mangorve Tahura Ngrah Rai, dan Garuda Wisnu Kencana(GWK) cultural Park.

 

Read More

Masuki Tahun Politik, Presiden Jokowi Titip Parpol Jaga Persaingan secara Sehat

Joko Widodo berpesan kepada seluruh parpol yang akan berkompetisi pada pemilu 2024 mendatang agar menjaga rivalitasnya secara sehat. Selain itu kepala negara juga berpesan kepda para politisi untuk saling memuji, bukan saling menjatuhkan. Ujar Jokowi pada saat memberikan sambutan pada acara HUT ke-8 Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta, pada Senin.

“Kita sudah masuk ke tahun politik dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antar partai itu agar rivalitasnya sehat. Jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa itu antar partai saling memuji, gitu loh. Itu didengerin juga enak. Antar politisi saling memuji, antar partai saling memuji, itu yang dengar juga enak, rakyat juga segar,” ujar Jokowi.

Jokowi juga berpesan kepada Perindo untuk berhati-hati dalam memilih capres maupun cawapres. Menurut Jokowi, Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, sering berdiskusi dengannya terkait hal tersebut. Namun, Jokowi menyerahkan keputusan tersebut kepada Perindo.

“Biasanya Pak Hary ini kalau dengan saya sering bisik-bisik, ‘Pak, capresnya Perindo milih ini bagaimana menurut Bapak?’ Saya sampaikan ‘Terserah Perindo, nanti saya ikut-ikut dipikir.. nanti salah, saya bisa keliru nanti’,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Perindo atas perayaan ulang tahun partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo tersebut.

“Kepada keluarga besar Perindo, Persatuan Indonesia, saya mengucapkan selamat ulang tahun Perindo yang ke-8. Selamat berjuang, selamat bekerja keras, dan semoga sukses seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hary Tanoe,” ungkapnya.

 

Read More

Tegaskan Gelar Pahlawan Nasional Bung Karno, Presiden: Bung Karno Tidak Pernah Berkhianat

Joko Widodo mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa dan telah memenuhi syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Jokowi tegaskan sejarah dan gelar pahlawan nasional Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Ir. Soekarno atau Bung Karno. Dalam keterangannya terkait Hari Pahlawan tahun 2022, Senin, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tahun 1986 negara telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir. Soekarno, dan di tahun 2012 negara telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Ir. Soekarno. Artinya, Ir. Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan kembali sejarah kepahlawanan Bung Karno, terutama terkait Ketetapan MPRS Nomor 33/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Soekarno.

Menurut Jokowi Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 telah menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final telah dicabut, maupun telah dilaksanakan.

“Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara, baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan, maupun sebagai Kepala Negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara,” jelasnya.

Sementara itu, Guntur Soekarnoputra, putra Bung Karno yang mewakili keluarga, mengucapkan terima kasih atas pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut. Menurutnya, meskipun Bung Karno telah dianugerahi gelar pahlawan nasional, namun hingga saat ini masih terjadi proses de-soekarnoisasi yang berupaya memperkecil peranan dan kehadiran Bung Karno.

“Saya rasa dengan adanya penegasan dari Bapak Jokowi yang tadi, proses de-soekarnoisasi jilid dua ini sedikit banyak bisa kita redam dan sedikit banyak dapat kita lawan dengan lebih kuat,” ujar Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menilai bahwa pernyataan Jokowi juga merupakan penegasan mengenai sosok Bung Karno yang bersih dan tidak patut dituduh terlibat G30S/PKI. Bung Karno, lanjutnya, justru merupakan seorang patriot sejati.

“Di sini ditegaskan lagi dengan adanya penjelasan dari Bapak Jokowi tadi, jelas Soekarno bukan PKI dan Soekarno bukan komunis. Soekarno tetap seorang nasionalis sejati, seorang patriot paripurna,” tandasnya. 

 

Read More

Presiden Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Lima Tokoh

Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun 2022 kepada lima tokoh yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin. Sesuai Keppres Nomor 96/TK/Tahun 2022 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 November 2022.

“Hari ini negara menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara,” ujar Jokowi usai prosesi penganugerahan.

Kelima tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2022 tersebut adalah:

1. Almarhum Dr. dr. H. R. Soeharto, dari Jawa Tengah;

2. Almarhum KGPAA Paku Alam VIII, dari Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Almarhum dr. R. Rubini Natawisastra, dari Kalimantan Barat;

4. Almarhum H. Salahuddin bin Talabuddin, dari Maluku Utara; dan

5. Almarhum K.H. Ahmad Sanusi, dari Jawa Barat.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh para ahli waris dari para tokoh yang sekaligus mewakili para penerima gelar dan penghargaan.  Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Kepala Negara Joko Widodo diikuti tamu undangan lainnya kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional Tahun 2022.

 

Read More

Presiden Jokowi Terima Sekjen Abu Dhabi Peace Forum

Jokowi menerima kunjungan Sekjen Abu Dhabi Peace Forum Al-Mahfouz bin Abdullah bin Bayyah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Pertemuan tersebut merupakan penegasan kembali Penghargaan Perdamaian Internasional Imam Hasan Bin Ali Tahun 2022 atau Imam Hasan bin Ali Peace International Award 2022 yang telah diberikan kepada Jokowi.

Mensesneg Pratikno mengatakan, penghargaan tersebut merupakan suatu kehormatan yang diterima Jokowi dan juga merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa dan negara.

“Ini tentu saja bagi kami, bagi pemerintah, bagi Jokowi, dan sekaligus juga bagi masyarakat Indonesia merupakan penghargaan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, Bapak Joko Widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mensesneg mengatakan, Abu Dhabi Peace Forum juga mengajak Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam upaya menyelesaikan berbagai krisis yang saat ini melanda hampir seluruh dunia.

“Sekali lagi, Pak Jokowi tentu saja menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini dan sekaligus juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semuanya untuk menyukseskan G20 bagi perdamaian dan kemakmuran dunia,” pungkasnya.

 

Read More

Tuntutan Aksi 411 Itu Absurd Sekali

Tuntutan massa aksi 411 agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. Karena saat ini masyarakat tahu bahwa negara sedang bekerja keras untuk selesaikan pandemi Covid-19 dan berbagai masalah-masalah akibat ketidakpastiaan global. Ujar DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, Jakarta Pada Senin.

"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri

Juri menjelaskan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Di saat yang sama, kata Juri, negara juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.

"Jadi kalau tuntutannya Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri.

Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang melakukan demo 411 tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat," ujar Juri.

Massa aksi 411 atau 4 November, pada Jumat, memadati kawasan Tugu Arjuna Widjaja, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sejak siang. Massa mulai berkumpul di kawasan tersebut sejak siang setelah melakukan pawai dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat usai Shalat Jumat. Mereka melakukan aksi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada kepala negara. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 3.790 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta bersiaga mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ada dua unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat ini yang pertama ada demo 411 di Bundaran Patung Kuda, dan aksi massa buruh di kantor Kemenakertrans. Terkait aksi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Kepresidenan dan Monas dalam rangka pengaman aksi demo.

 

Read More