Presiden Jokowi Dengarkan Aspirasi Mahasiswa soal Kenaikan Harga BBM

Tenaga Ahli Utama KSP Deputi IV, Yohanes Joko mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa tentang kenaikan harga BBM. Aspirasi itu juga bakal menjadi perhatian Istana Negara.

"Pak Jokowi merespons menerima aspirasi, mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa seperti layaknya beliau dan ini diperhatikan benar," ujarnya pada wartawan, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, meski massa aksi demo hari ini tak meminta ditemui, aspirasi para mahasiswa itu sudah didengarkan pihak Istana Negara. Soal rencana demo berkelanjutan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat itu, pihaknya bakal melihat perkembangan dinamikanya dahulu.

"Tetap kami dari KSP akan terus mencoba dialog dengan mahasiswa memberikan pengertian kepada adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat terkait kebijakan penyesuaian harga BBM ini," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya mengapresiasi aksi yang digelar pada Selasa (13/9/2022) ini oleh para mahasiswa. Pasalnya, aksi penyampaian pendapat itu dilakukan secara damai, yang mana mencerminkan bentuk kedewasaan demokrasi Indonesia.

Read More

Presiden akan Tinjau Proyek Infrastruktur dan Serahkan Bansos di Provinsi Maluku

Setibanya di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Presiden dan Ibu Iriana akan menuju Jembatan Wear Fair yang merupakan jembatan penghubung antara Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku pada Rabu, 14 September 2022. Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta,dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Presiden dan Ibu Iriana akan menuju Jembatan Wear Fair yang merupakan jembatan penghubung antara Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyerahkan bantuan sosial berupa BLT bahan bakar minyak (BBM) dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat di Kantor Pos Tual. Selain itu, Presiden juga akan mengunjungi Pasar Tual di Kota Tual untuk menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang pasar.

Pada sore harinya, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau unit pengolahan ikan di PT Samudera Indo Sejahtera (SIS). Di tempat yang sama, Kepala Negara juga dijadwalkan untuk berdialog dengan para nelayan dan pembudidaya rumput laut.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana selanjutnya akan bermalam di Kabupaten Maluku Tenggara untuk melanjutkan agenda kerja esok hari.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerjanya antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, dan Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko.

 

Read More

Jokowi Akui Kenaikan Harga Beras Bakal Tingkatkan Angka Kemiskinan

Presiden Jokowi mewanti-wanti setiap kepala daerah untuk menjaga betul harga beras di daerah mereka masing-masing agar tidak mengalami kenaikan.

“Jadi hati-hati, kalau harga beras di daerah Bapak-Ibu sekalian itu naik meskipun hanya 200 atau 500 perak, segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi/di kabupaten/dan di kota Bapak-Ibu pimpin, itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” kata Jokowi (12/9).

Jokowi menjelaskan, kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinannya juga akan terkerek ikut naik, terutama beras sebagai komponen utama.

Oleh karena itu, Jokowi pun memerintahkan setiap kepala daerah untuk mengambil sejumlah bahan pokok langsung dari daerah di dalam negeri dan bukan dari produk impor.

“Oleh sebab itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus tahu pasokan berasnya dari mana kalau harus membeli dari luar provinsi, kabupaten, dan atau kota. Telur itu dipasok dari kabupaten atau kota mana. Bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana. Semuanya ini harus datanya detail,” jelasnya.

Jokowi kemudian juga menyatakan, setiap Kepala Daerah tidak perlu khawatir dengan biaya tranportasinya. Dia pun mendorong agar anggaran belanja tidak terduga bisa digunakan untuk membantu subsidi transportasi.

“Saya minta sekali lagi, kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar waktu yang tinggal Oktober-November-Desember ini, betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan. Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar,” tandasnya.

 

Read More

Jokowi Pernah Pangkas Subsidi BBM, Indonesia Baik-baik Saja

Indonesia kini tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal pemerintah pernah memangkas dana subsidi dengan sangat drastis pada 2015 silam dan ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kebijakan tersebut sejatinya dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat baru terpilih. Kala itu, Jokowi merasa ruang fiskal sangat sempit, sementara pembangunan infrastruktur sangat mendesak.

Juga patut diketahui, sejak sebelumnya semua pihak sudah sepakat bahwa subsidi BBM hanya ibarat kebijakan 'bakar uang' semata, karena dinikmati oleh orang kaya dan tak memberikan dampak besar ke perekonomian.

"Kita pernah melakukan reformasi yang sangat progresif tahun 2014 ke 2015, di mana subsidi dan kompensasi energi cukup tajam. Dari 3,2% PDB menjadi 1% PDB," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/9/2022)

Pada 2014, subsidi BBM menghabiskan dana sebesar Rp 240 triliun. Harga minyak dunia yang digambarkan lewat Indonesia Crude Price (ICP) US$ 96,5 per barel dan kurs Rp 12.189 per dolar AS.

Jumlah subsidi yang terus naik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar dan kenaikan konsumsi hingga rawan penyelewengan.

Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut termasuk subsidi LPG.

Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM naik dan turun diterima oleh masyarakat.

Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke.

Terakhir, kebijakan subsidi mendorong korupsi dan penyelundupan produk bersubsidi ke negara tetangga atau ke sektor non-subsidi di mana harga jual lebih tinggi; menimbulkan biaya administrasi besar untuk pemantauan, mencegah dan menangani penyalahgunaan.

 

Read More

Jokowi Ajak Pemda Kerja Sama Kendalikan Inflasi di Bawah 5 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ia memprediksi inflasi akan bertambah 1,8 persen.

“Dan ini yang tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat Covid-19. Sehingga inflasi tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/09).

Ia menyebut ada sejumlah kabupaten/kota yang masih menyumbang tinggi terhadap inflasi. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan intervensi agar inflasi serta dampaknya pada kemiskinan dapat ditekan. Salah satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang melonjak, seperti beras.

“Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik. Meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” ujarnya.

Jokowi juga memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum untuk memberikan bansos kepada masyarakat. “Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH, ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM,” perintahnya.

Presiden Jokowi menyatakan pemda tidak perlu ragu untuk menggunakan dana transfer umum untuk bansos. Sebab, lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai payung hukum.

Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga dalam APBD untuk membantu masyarakat. Jokowi menyebut, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp 2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp 16,4 triliun. Sementara yang baru digunakan Rp 6,5 triliun.

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalam bentuk sembako atau uang tunai. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar dan untuk UMKM diberi subsidi bahan baku.

Kenaikan harga bahan pokok ikut merangkak naik, usai Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Guna mengatasi dampak inflasi dan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM Pemerintah memberikan sejumlah bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di bawah Rp 3,5 juta dan bantuan subsidi sektor transportasi yang digulirkan pemerintah daerah.

 

Read More

Program PKH Era Jokowi Dinilai Turunkan Angka Kemiskinan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan dampak positif besar bagi masyarakat. Melalui program tersebut kini angka kemiskinan cenderung menurun signifikan. Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan kehadiran PKH pada era kepemimpinan Jokowi begitu membantu keberlangsungan hidup masyarakat. Khususnya membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Mohni menyebutkan selama pelaksanaan PKH, sejak awal diluncurkan sampai sekarang telah banyak kebermanfaatan yang didapat. Bantuan yang diberikan tepat menyasar langsung persoalan inti masyarakat.

Di samping itu, berkat kehadiran program tersebut sekarang dapat dilihat angka kemiskinan yang terus menurun. Meski pandemi belum benar-benar dinyatakan usai dan pergi sampai saat ini. 

"Hadirnya program ini (PKH) tentu sangat bagus yakni untuk membedah kemiskinan yang ada di Indonesia," kata Mohni saat ditemui di Madura, Jawa Timur. Lebih dari itu dia mengungkapkan konsistensi dan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadikan penyaluran PKH tepat sasaran. Sehingga target dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dapat tuntas secara keseluruhan.

Dampaknya, tambah dia, kian mendorong terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat. Menjadi satu solusi jalan untuk mengeraskan persoalan kemiskinan. "Itu yang memang gampang-gampang susah untuk memang diwujudkan. Karena miskin kaya ini kan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa disama ratakan," pungkas Mohni.

Komitmen Presiden Jokowi menuntaskan persoalan kemiskinan tercermin dari presentas angka yang terus menurun. Tercatat per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54%, dari semula 9,71% di Bulan September 2021 (Maret 2021: 10,14%). Hal ini menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022.

 

Read More

Presiden Minta Daerah Gunakan APBD untuk Selesaikan Persoalan Akibat Penyesuaian Harga BBM

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, Senin (12/09/2022). Acara yang berlangsung secara hybrid ini dipusatkan di Istana Negara, Jakarta.

“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE [Surat Edaran] dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah pusat mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.

“Bentuknya, bisa bansos [bantuan sosial], terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan.”ujarnya

Menurut Presiden, alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar iRp2,17 triliun. Selain itu terdapat alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun.

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Presiden pun meminta pemda untuk memanfaatkan komponen belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan.

Lebih lanjut, Presiden kembali mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, utamanya yang berkaitan dengan harga pangan. Presiden menyampaikan, pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apabila harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.

“Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun hanya Rp200 atau Rp500 [naik], segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” pungkasnya. 

 

Read More

Jokowi Sampaikan Duka Cita Berpulangnya Ratu Elizabeth II

Presiden Joko Widodo turut menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Ratu Elizabeth II, pada Kamis (8/9/2022) waktu setempat.

Dalam unggahannya di akun Instagram resmi @jokowi, seperti dikutip CNBC Indonesia, ia mengucapkan ungkapan bela sungkawa dengan bahasa Inggris.

"I am deeply saddened by the passing of Queen Elizabeth II, a widely admired and beloved queen," tulis Jokowi.

"My deepest sympathy and heartfelt condolences to the Royal Family, the government, and the people of the UK."

Sebagai informasi, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun. Perempuan tertinggi di Kerajaan Inggris itu berpulang karena kondisi kesehatan yang memburuk dalam dua tahun belakangan.

"Ratu meninggal dengan tenang di Balmoral sore ini," tulis pengumuman Buckingham Palace melalui akun media sosialnya, The Royal Family, Jumat (9/9/2022).

Elizabeth menjadi ratu terlama yang memimpin sebuah kerajaan dalam sejarah dunia. Bahkan, ia juga menjadi penguasa kerajaan terlama kedua dalam sejarah, hanya kalah dari Louis XIV, Raja Perancis yang berkuasa selama 72 tahun.

 

Read More

Kebijakan Jokowi Pulihkan Perekonomian Nasional

Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Apa yang dilakukan Pak Jokowi kalau dilihat manfaatnya saya pikir Pak Jokowi sudah melakukan yang terbesar di negeri ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Lukman Kasim dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (10/9/2022).

Fokus Jokowi pada sektor investasi dinilai memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia yakin, kebijakan tersebut dapat memulihkan perekonomian nasional yang sempat terdampak pandemi Covid-19.

“(Jokowi) sudah memberikan kontribusi terbesar bagi peningkatan kesejahteraan hampir di semua daerah. Ini yang patut kita sambut baik,” ujar Lukman.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengundang delegasi dari Dewan Bisnis AS-ASEAN untuk menanamkan modal mereka dalam energi dan industri hijau yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Dia juga mengajak delegasi untuk berinvestasi di sektor lain seperti kesehatan dan digital. Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima delegasi dari Dewan Bisnis AS-ASEAN atau US-ASEAN Business Council di Istana Negara Jakarta, Rabu, (24/8/2022). Adapun dia didampingi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Bapak Presiden tadi mengundang mereka juga untuk mempersilakan masuk ke Indonesia. Indonesia sekarang lagi masuk ke green energy, green industry. Kemudian juga Bapak Presiden mengajak mereka untuk investasi di sektor kesehatan, digital," kata Bahlil dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu.

 

Read More

Ramalan Jokowi Nyata! Banyak Negara Kena Krisis Utang Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan pidatonya membicarakan ada 60 negara yang terancam dalam krisis utang, karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 100% saat ini. Pernyataan Jokowi nyata dan krisis utang akut tersebut tengah terjadi di beberapa negara.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menjabarkan, dari data yang dihimpun dari laman Trading Economics, pada 2021 Venezuela merupakan negara yang memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia, yakni mencapai 350%.
Selain Venezuela ada Jepang dengan rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 266%, Greece 193%, Italia 151%, Amerika Serikat 137%, Bahrain 128%, Inggris 95,9%, Argentina 80,5%, Brazil 80,3%, India 74%, Afrika Selatan 69,9%, Jerman 69,3%, China 66,8%.

Di negara kawasan ASEAN, tercatat pada 2021 rasio utang terhadap PDB tertinggi ditempati oleh Singapura mencapai 131%, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Thailand 59,6%, Vietnam 46,7%, dan Indonesia terbilang aman dengan rasio utang 38,5% terhadap PDB.

Kendati demikian, kata Faisal, Indonesia tidak boleh jumawa, karena sebenarnya beban utang Indonesia besar. Dalam dokumen RAPBN 2023, diketahui nilai beban utang pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2021 misalnya, beban utang pemerintah yang harus dibayarkan mencapai Rp 343,5 triliun, di tahun ini diperkirakan beban utang yang harus dibayarkan mencapai Rp 403,9 triliun dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun.

"Sedemikian besarnya bayar bunga utang, sehingga pemerintah bayar bunga utang harus pinjam, karena primary balance-nya minus," jelas Faisal dalam sebuah webinar Taxation and Sustainable Finance Working Group yang diadakan oleh Civil 20, dikutip Sabtu (10/9/2022).

Kendati demikian, Faisal mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengelola utang saat ini, terutama dilihat dari kepemilikan asing di surat utang negara atau surat berharga negara (SBN).

Porsi utang pemerintah saat ini, 88,55% berasal dari penarikan utang SBN, dan hanya 11,5% yang berasal dari pinjaman. Dirinci lagi, saat ini sebanyak 98,1% utang pemerintah adalah pinjaman dalam negeri. "Jadi praktis yang namanya utang luar negeri hanya 10% dari total utang," jelas Faisal.

 

Read More